Netral English Netral Mandarin
08:59wib
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan tak mencari Perang Dingin baru dengan China. Sejumlah jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di berbagai daerah menyoroti kasus-kasus dugaan kriminalisasi petani jelang Hari Tani Nasional.
Kopel Minta Fasilitas Isoman Anggota DPR di Hotel Berbintang Dibatalkan

Kamis, 29-Juli-2021 23:40

Gedung DPR-MPR
Foto : Istimewa
Gedung DPR-MPR
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sekjen DPR menyediakan fasilitas isolasi mandiri (isoman) kepada anggota DPR yang terinfeksi Covid-19, namun fasilitas tersebut berada di hotel bintang 3. Di dalamnya termasuk makanan, minuman, dan fasilitas lainnya.

Sekjen DPR dalam keterangannya mengatakan bahwa fasilitas hotel diberikan karena adanya komplain dan kekhawatiran dari para tetangga di rumah jabatan DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. 

Hal ini dianggap penting meskipun anggaran itu tidak tersedia dalam rencana kerja DPR dan harus merealokasi dari anggaran- anggaran lainnya.

Mengomentari itu, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menilai bahwa fasilitas isoman ini telah memberikan perlakuan istimewa kepada anggota DPR dan tidak mencerminkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesulitan.

Apalagi saat ini banyaknya masyarakat yang sedang isoman di rumah dan di ruang perawatan dengan kondisi dan fasilitas yang terbatas.

"Kebijakan ini selain menutup mata terhadap kesulitan masyarakat dan kesulitan keuangan negara, juga tidak hati-hati dalam penggunaan anggaran," kata Direktur Kopel Indonesia Anwar Razak melalui keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Anwar menyebut, tindakan melakukan realokasi anggaran dari kegiatan lain ke biaya hotel adalah tindakan yang beresiko karena tidak adanya dasar untuk melakukan realokasi tersebut. 

"Terkait kesehatan anggota DPR sudah ada alokasi anggaran untuk asuransi kesehatan," ujarnya.

Anwar menambahkan, fasilitas yang dimiliki anggota DPR di rumah jabatan sudah sangat istimewa dan kondusif untuk melakukan isolasi dan bila kondisi memburuk maka fasilitas rumah sakit juga ada yang semuanya sudah ditanggung dengan asuransi kesehatan setiap anggota.

Atas dasar tersebut, Kopel Indonesia menyatakan bahkan kebijakan adalah kebijakan yang keliru ditengah kesulitan masyarakat dan memiliki akuntabilitas yang rendah.

"Oleh karenanya Kopel Indonesia meminta kepada Sekjen DPR untuk membatalkan kebijakan ini dan meminta kepada anggota DPR untuk mengevaluasi kebijakan ini yang terkesan sepihak dan tidak berada dalam koordinasi DPR," pungkas Anwar.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli