Netral English Netral Mandarin
00:30wib
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan tak mencari Perang Dingin baru dengan China. Sejumlah jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di berbagai daerah menyoroti kasus-kasus dugaan kriminalisasi petani jelang Hari Tani Nasional.
KPK Bakal Periksa Anies di Kasus Munjul, Pengamat Pertanyakan Kasus Masiku

Rabu, 21-Juli-2021 19:00

Logo KPK
Foto : Istimewa
Logo KPK
9

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sedang menunjukkan taringnya. Firli secara tegas akan memeriksa Gubernur DKI Anies Baswedan.

Sementara kasus yang sudah nyata di meja Ketua KPK seperti Harun Masiku dan kasus korupsi Bansos tak disentuh.

"Ketua KPK Firli Bahuri harus tegas kepada Harun Masiku dan anggota DPR yang terlibat kasus korupsi bansos. Bukan hanya tegas ke Anies yang akan diperiksa dalam kasus pengadaan tanah di Munjul," kata Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, Rabu (21/7/2021). 

"Ketua KPK jangan tegas kepada Anies tapi loyo menyelesaikan kasus Harun Masiku dan anggota DPR yang terlibat dugaan korupsi bansos," lanjutnya.

Menurut Amir, menilik sikap Ketua KPK yang dinilai dikriminatif tersebut masyarakat mempertanyakan kenapa Firli Bahuri tidak berusaha mencari Harun Masiku dan segera memproses anggota DPR yang diduga kuat menikmati dana Bansos?

"Menilik sikap Firli ada keenganan untuk menetapkan status tersangka kepada nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi bansos dan mempetieskan kasus Harun Masiku," ujar Amir.

Menyikapi rencana KPK memanggil Anies, kata Amir merupakan hal biasa dan normatif. "Anies pernah diperiksa kasus kerumunan Habib Rizieq Syihab dan tidak masalah. Untuk kasus pengadaan tanah di Muncul, Anies sama sekali tidak terlibat," tuturnya yakin 

Keyakinan Amir bukan tanpa dasar, terlepas dari sikap Firli yang dinilai diskriminatif, namun perlu diketahui, KPK telah memeriksa Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan atas dugaan korupsi pembelian lahan di Pondok Ranggon Munjul.

Selain itu, lanjut Amir, pengadaan tanah Munjul menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD). Pengucuran dana PMD untuk Perumda PSJ disepakati antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Maka jika ada perbedaan selisih dana PMD dan terjadi dugaan penyimpangan dipastikan sepengetahuan Banggar dan TAPD," sebut Amir.

Masih menurut Amir, penentuan besaran PMD untuk pembelian lahan dimaksud tidak lepas dari pantauan Bangar dan TAPD. Tidak mungkin ada plot anggaran untuk pembelian lahan tanpa sebelumnya mengetahui harga lahan yang akan dibeli.

Jadi, sangat besar kemungkinan dugaan mark up pembelian lahan atas sepengetahuan Ketua Banggar yakni Ketua DPRD dan Kepala TAPD yakni Sekda.

"Jadi, ketegasan Ketua KPK terkesan ketegasan pesanan, Anies diganyang, Masiku disayang," pungkas Amir.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani