Netral English Netral Mandarin
03:05wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
KPK Pecat 51 Pegawainya, FH: Pendukung Taliban, HTI, dan FPI Tak Layak jadi ASN

Selasa, 25-Mei-2021 23:59

Ferdinand Hutahaean.
Foto : Twitter @FerdinandHaean3
Ferdinand Hutahaean.
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean menilai keputusan KPK untuk memberhentikan 51 pegawainya yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan sudahlah tepat. Ia bahkan dengan tegas mengatakan bahwa ASN di negara ini harus taat kepada Pancasila dan tak boleh mendukung ormas terlarang. 

“Jika sudah mengaku mendukung Taliban, mendukung HTI dan FPI, memang jelas tidak layak jadi ASN. Pendukung ormas terlarang tak boleh jadi ASN di negara ber Pancasila ini..!” tulis Ferdinand di akun Twitternya, Selasa (25/5/2021).

Soal dukungan terhadap Taliban, bukan suatu rahasia bahwa ada sebutan geng taliban di dalam tubuh KPK yang salah satu  pentolannya dikabarkan adalah Novel Baswedan, salah satu penyidik senior KPK yang masuk dalam daftar pegawai yang tidak lolos tes TWK. 

Namun Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam konfrensi pers, Selasa (25/5), enggan membeberkan nama-nama pegawai KPK yang masih bisa mengikuti pembinaan dan mereka yang bakal diberhentikan, apakah di dalamnya termasuk Novel?

"Jadi untuk nama-nama untuk sementara tidak kami sebutkan dulu. Baik yang masih 24 orang yang masih bisa dilakukan pembinaan maupun yang 51 orang yang dinyatakan oleh asesor tidak bisa dilakukan untuk pembinaan," kata Marwata.

Marwata menjelaskan status 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak bisa dibina itu berakhir pada 1 November mendatang. Selama itu, mereka tetap bekerja seperti biasa dengan pengawasan yang diperketat.

"Karena status pegawainya 1 November tadi sudah disampaikan termasuk yang tidak memenuhi syarat mereka tetap menjadi pegawai KPK, bagaimana mereka apakah tetap ke kantor? Ya namanya pegawai tetap kantor tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan setiap hari dia harus melaporkan kepada atasan langsungnya, itu saja," ujar Marwata.

"Jadi aspek pengawasannya yang diperketat jadi pegawai tetap masuk kantor bekerja seperti biasa tetapi dalam pelaksanaan tugas harian, dia harus menyampaikan atasan langsungnya," imbuh Marwata.

Marwata menjelaskan alasan 51 orang pegawai KPK yang tak tidak lolos TWK tak bisa mengikuti pembinaan karena memiliki rapor merah. Sedangkan 24 pegawai KPK lain masih mungkin mengikuti pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN.

"Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang udah 'merah', dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Marwata.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Irawan HP