Netral English Netral Mandarin
22:38wib
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina (Persero). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar unjuk rasa mengevaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Kamis (28/10).
KPK Sebut Keterangan M Taufik dalam Kasus Munjul bakal Dibuka di Persidangan

Kamis, 12-Agustus-2021 10:00

Jubir KPK, Ali Fikri
Foto : istimewa
Jubir KPK, Ali Fikri
20

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, keterangan yang diberikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik akan dibuka untuk umum di persidangan.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik diperiksa KPK pada Selasa (10/8/2021). Taufik diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung Jakarta Timur, pada tahun 2019 yang merugikan Pemprov DKI hingga sekitar Rp152,5 miliar.

"Keterangan selengkapnya telah tertuang dalam BAP yang akan dibuka untuk umum di depan persidangan," kata Ali, Rabu (11/8/2021).

Dari data yang diberikan Ali diketahui terhadap Taufik, penyidik KPK menyatakan seputar usulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya dialokasikan untuk pengadaan tanah di Munjul.

Taufik juga dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah tersebut dan perkenalan politisi Gerindra itu dengan tersangka RHI (Rudi Hartono Iskandar), direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini dimana satu di antaranya adalah sebuah korporasi, yakni PT Adonara Propertindo.

Selain RHI, tiga tersangka lainnya adalah mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yorry C Pinontoan, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian.

Para tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sekedar diketahui kasus ini bermula pada Februari 2019, ketika Rudi meminta Anja dan Tommy melakukan pendekatan kepada Yayasan Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dengan kesepakatan penawaran tanah ke Perumda Sarana Jaya.

Awalnya, penawaran itu menggunakan nama anak Rudi, Andyas Geraldo, tetapi kemudian diubah dengan menggunakan nama Anja, dan tanah ditawarkan dengan harga Rp 7,5 juta/m2. Padahal, tanah itu masih milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Pada Maret 2019, Anja dan Tommy menemui Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus untuk menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah di Munjul seluas 41.921 m2 dengan harga Rp 2,5 juta/m2, dan RHI membayar uang muka pertama sebesar Rp 5 miliar kepada Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus,.

Masih di bulan Maret 2019, Yoory memerintahkan stafnya untuk menyiapkan pembayaran 50% untuk pembelian tanah Munjul sebesar Rp108,99 miliar, meski belum melakukan negosiasi harga dengan Yoory dan Anja yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Pada April 2019, dilaksanakan penandatanganan PPJB tanah Munjul seluas 41.921 m2 di Kantor Sarana Jaya antara Yoory dengan Anja. Pada hari yang sama, Sarana Jaya mentransfer 50% pembayaran pembelian ke rekening Anja sebesar Rp 108,99 milia.

Pada awal Mei 2021, dengan menggunakan rekening perusahaan PT Adonara Propertindo, Rudi dan Anja menyetujui dan memerintahkan Tommy untuk mengirimkan dana sebesar Rp5 miliar sebagai uang muka tahap dua kepada Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Setelah PPJB ditandatangani dan dilakukan pembayaran sebesar Rp 108,9 miliar, Sarana Jaya barulah melakukan kajian usulan pembelian lahan di Munjul.

Dari kajian itu diketahui kalau lebih dari 70% lahan di Munjul masih berada di zona hijau untuk ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak bisa digunakan untuk proyek hunian atau apartemen. Berdasarkan kajian konsultan jasa penilai publik, harga appraisal lahan itu pun hanya Rp 3 juta/m2.

Pada Desember 2019, meskipun lahan tidak bisa diubah zonasinya ke zona kuning, Sarana Jaya tetap melakukan pembayaran sebesar Rp 43,59 miliar kepada Anja ke rekening Anja di Bank DKI, sehingga total uang yang dibayarkan telah mencapai Rp152,5 miliar.

Rudi lalu meminta Anja dan Tommy untuk mengalirkan dana itu untuk pembayaran BPHTB pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

Dana iru juga dimasukkan ke rekening perusahaan lain milik Rudi dan digunakan untuk beberapa keperluan pribadi Rudi dan Anja.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP