3
Netral English Netral Mandarin
08:49 wib
Salah satu pendiri Partai Demokrat (PD), Hencky Luntunngan, menyebut KLB dipastikan akan digelar pada Maret ini. Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Kritik Jokowi Dipenjara, FH: Saya Belum Temukan Bukti tapi Penyebaran Hoax Dipenjara Betul Ada

Sabtu, 13-Februari-2021 10:55

 Kritik Jokowi Dipenjara? Ferdinand sebut Saya Belum Temukan Bukti tapi Penyebaran Hoax Dipenjara Betul Ada
Foto : Kolase Tribunnews
Kritik Jokowi Dipenjara? Ferdinand sebut Saya Belum Temukan Bukti tapi Penyebaran Hoax Dipenjara Betul Ada
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Di sosial media, beredar narasi bahwa Pemerintahan Joko Widodo otoriter dan anti kritik. Benarkah demikian?

Sabtu (13/2/21), mantan politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean menanggapi narasi tersebut.

"Masa sih mengkritik Jokowi dipenjara? Koq saya blm temukan buktinya? Tapi kalau penyebaran hoax, fitnah, penghasutan dipenjara, betul ada. Dan itu sdh sesuai hukum yang berlaku. Bukankah tugas Polisi menegakkan hukum? Nanti kalau tdk diproses hukum, negara ini jd negara barbar," kata Ferdinand.

"Serangan thdp pak @jokowi  yg dutuduh anti kritik dan memelihara buzzer adalah peralihan isu stlh mrk gagal memaksa Pilkada 2022. Tujuannya membangun stigma negatif seakan JKW otoriter agar calon yg didukung koalisi JKW 2024 ditakuti rakyat. Ini politik kotor yg dibuzzeri elit..!" tegas Ferdinand.

Sementara beberapa waktu lalu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian juga membantah anggapan kebebasan berpendapat dibatasi di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Donny, banyak kritikan terhadap Presiden termasuk di media sosial yang tak pernah dibatasi.

"Kalau kebebasan berpendapat saya kira tidak, kita tahu setiap hari di medsos orang mengkritik Jokowi juga tidak ada apa-apa," ujar Donny saat dibubungi Suara.com, Selasa (20/10/2020).

Pernyataan Donny menanggapi Amnesty International yang menyebut kemerdekaan berpendapat dikebiri dalam satu tahun Pemerintahan Jokowi -Ma'ruf.

Namun, kata Donny, jika kebebasan berpendapat mengarah pada ujaran kebencian dan melakukan provokasi pemerintah tidak tinggal diam. Semua hal yang mengandung unsur pidana akan diproses hukum.

"Tapi ketika kemudian ujaran kebencian menghasut provokasi itu ada undang-undang yang mengatur itu dan apabila ujarannya mengandung unsur pidana, ya pasti akan di proses hukum, itu saja sebenarnya," katanya.

Tak hanya itu, Donny menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo tak pernah melakukan penangkapan atau penahanan terhadap seseorang karena alasan politik.

Kendati demikian penangkapan terhadap seseorang terjadi karena ada aspek hukum dan yuridis.

"Tapi tidak pernah dalam Presiden Jokowi penangkapan penahanan orang karena alasan politik, ya pasti ada alasan hukum, alasan yuridis," katanya.

Sebelumnya, Amnesty International Indonesia menyoroti kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua yang jatuh pada hari ini, Selasa (20/10/2020). Setahun kepemimpinan Jokowi - Maruf Amin dinilai hak kebebasan di muka umum semakin mengkhawatirkan.

"Agak mengkhawatirkan dibidang kemerdekaan berpendapat. Situasi kemerdekaan berpendapat sedang bermasalah," kata Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid kepada Suara.com.

Usman mengutarakan, langkah publik untuk mengkritisi dengan melakukan aksi unjuk rasa dalam menyampaikan aspirasinya kini juga turut dibatasi. Bahkan aksi - aksi protes publik melalui media sosial pun juga dibungkam.

"Juga di ranah maya cenderung dibatasi. Ada yang dibatasi akses, ada yang diintervensi kontennya melalui peretasan akun pribadi, kelompok atau deface untuk situs pers, hingga ada yang dikriminalisasi," ujarnya.

Apalagi kritikan melalui media sosial juga selalu dipolitisasi, dianggap anti pemerintah.

"Seringkali juga dicurigai juga sebagai aksi politik partisan yang anti Jokowi lalu diserang oleh buzzers yang justru mengurangi kualitas ruang publik," tuturnya.

Isu terhangat saat ini, yang paling berdampak terhadap masyarakat yaitu Omnimbus Law Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan DPR tanpa mengakomodir partisipasi publik.

"Partisipasi warga menjadi rendah sekali. Pencerahan publik pada kebijakan pemerintah termasuk pembuatan UU juga diabaikan dan dilanggar sebagaimana kita lihat pada UU Minerba dan Omnibus Law. Padahal ada banyak masalah sosial dan politik yang penting, ada banyak hak-hak masyarakat yang berpotensi jadi dilanggar oleh negara," terangnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto