Netral English Netral Mandarin
09:15wib
Hingga matchday kedua Euro 2020 (Euro 2021) terdapat satu negara yang sudah dipastikan tersingkir dari ajang sepak bola antarnegara paling bergengsi di Benua Biru yaitu Makedonia Utara. Indonesia sedang didera lonjakan kasus Covid-19 di sebagian besar daerah. Peningkatan kasus ini terlihat dari keterisian tempat tidur di rumah sakit oleh pasien Covid-19.
Kritik PMN Buat Jiwasraya, PKS: Kenapa Rakyat yang Harus Nanggung Akibatnya?

Senin, 08-Februari-2021 23:30

Anggota DPR dari Fraksi PKS Amin Ak
Foto : DPR.goid
Anggota DPR dari Fraksi PKS Amin Ak
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tahun ini, Pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke 9 BUMN, termasuk untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), induk holding asuransi yang akan membawahi PT Asuransi Jiwasraya.

Adapun suntikan modal yang akan diberikan pemerintah kepada BPUI sebesar Rp20 triliun. Dana tersebut juga bakal digunakan untuk membantu menyelesaikan kasus gagal bayar PT Jiwasraya.

Mengomentari hal itu, Anggota DPR dari Fraksi PKS Amin Ak mengatakan, pemberian PMN untuk BUMN seharusnya dilakukan dengan menghindari adanya celah terjadinya fraud (kecurangan).

Meskipun ada skema penyuntikan dana bagi BUMN melalui PMN, Amin mengingatkan agar Pemerintah harus dapat memastikan bahwa PMN yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

“Bukannya malah dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga uang negara dikeruk untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Fraksi PKS menolak segala bentuk suntikan dana negara yang akan digunakan untuk melanggengkan terjadinya fraud," tegas Amin dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/2/2021).

Menurutnya, persoalan Jiwasraya adalah cerminan bobroknya pengelolaan sebagian BUMN akibat tidak diterapkannya prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), termasuk di dalamnya praktik moral hazard atau fraud.

Harusnya, kata Amin, pemerintah benahi BUMN secara komprehensif dan tidak segan memburu para pelaku skandal.

“Kenapa rakyat yang harus menanggung akibatnya dengan menggunakan dana negara untuk menambal likuiditasnya?" tanyanya.

Amin Ak menambahkan, dari sembilan BUMN yang akan mendapat PMN 2021 ini, Fraksi PKS menyoroti PMN untuk BPUI yang akan digunakan untuk menutupi kebobrokan pada kasus korupsi Jiwasraya.

PMN ini, lanjut Amin, berkedok penataan industri asuransi dan penjaminan lewat BPUI yang secara resmi mengambil alih portofolio bisnis asuransi Jiwasraya karena adanya kasus gagal bayar.

"Sejak awal adanya kasus gagal bayar pada Jiwasraya, Fraksi PKS sudah memprediksi PMN akan dikucurkan untuk Jiwasraya. Oleh karena itu kami mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) kasus Jiwasraya, agar kasus ini dibuka secara terang benderang, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif," ungkapnya.

Selain menyayangkan sikap yang diambil pemerintah terhadap kasus fraud tersebut, Amin menyebut Fraksi PKS tetap mendorong skema penyelamatan 5,2 juta nasabah Jiwasraya yang terdampak akibat kasus gagal bayar ini.

"Tidak serta merta semuanya diselesaikan dengan PMN, namun dipisahkan skema kebijakannya, agar tidak mencederai rasa keadilan bagi masyarakat," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli