Netral English Netral Mandarin
22:41wib
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina (Persero). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar unjuk rasa mengevaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Kamis (28/10).
KSP: Dua Kebutuhan Dasari Pemerintah Terbitkan PP Perlindungan Khusus Bagi Anak

Sabtu, 21-Agustus-2021 21:45

Ilustrasi Anak-Anak
Foto : Istimewa
Ilustrasi Anak-Anak
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani mengatakan ada dua kebutuhan yang mendasari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, yaitu kebutuhan sosiologis-empirik dan yuridis.

“Dari perspektif sosiologis-empirik, terdapat situasi dan kondisi tertentu yang membahayakan diri dan jiwa anak, termasuk di antaranya, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi, anak yang menjadi korban perdagangan, dan kondisi-kondisi khusus lainnya,” kata Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/8/2021).

Dijelaskannya, dalam merespon kebutuhan sosiologis-empirik tersebut, Presiden Jokowi selalu mengingatkan bahwa anak Indonesia harus terlindungi, di pundak anak-anak ini, terpanggul harapan akan Indonesia maju.

Dalam proses perlindungan anak, lanjutnya, Presiden juga sudah mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu untuk memberikan pelayanan pengaduan yang mudah diakses.

Menurut Jaleswari, Presiden mengeluarkan PP Nomor 78/2021 untuk memastikan terdapat langkah ekstra dari pemerintah untuk melindungi anak dari situasi dan kondisi tertentu yang mengancam tumbuh kembang anak sebagai bentuk respon atas kebutuhan sosiologis-empirik tersebut.

Sedangkan dari perspektif yuridis, kata Jaleswari, PP ini dapat dirunut amanat pembentukannya dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus bagi anak melalui pembentukan Peraturan Pemerintah.

“PP ini memiliki signifikansi yang mendalam karena merupakan bentuk affirmative action dalam pemberian layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus,” ujar Jaleswari Pramodhawardani.

Kemudian, mengatur pencegahan dan penanganan terhadap 15 jenis anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk yang kontekstual saat ini adalah memberikan perlindungan khusus bagi anak korban bencana non-alam, yang di dalamnya termasuk diakibatkan oleh wabah penyakit.

Selanjutnya, memperjelas kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

“Serta, memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak,” terang Jaleswari Pramodhawardani.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sulha Handayani