Netral English Netral Mandarin
19:57wib
Ebrahim Raisi dinyatakan sebagai presiden terpilih Iran setelah penghitungan suara pada Sabtu (19/6/2021). Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito terkonfirmasi positif Covid-19 menyusul aktivitasnya yang padat dalam dua pekan terakhir ini.
Kuasa Hukum Munarman Kesulitan Akses Beri Bantuan Hukum, FZ: Pelanggaran HAM

Kamis, 29-April-2021 12:20

Politisi Gerindra, Fadli Zon
Foto : dpr.go.id
Politisi Gerindra, Fadli Zon
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Gerindra, Fadli Zon menyoroti sulitnya akses upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Munarman.

Menurut Fadli, apa yang dilakukan aparat sebuah pelanggaran hukum. Sikap yang terlalu berlebihan dan terkesan mempertontonkan kekuasaan, bukanlah penegakan hukum.

"Ini jelas pelanggaran HAM, berlebihan n mempertontonkan kekuasaan bukan penegakkan hukum," kata Fadli Zon dalam akun Twitternya.

Ia pun meminta aparat kepolisian memberikan akses pendampingan kepada tim kuasa hukum Munarman. Begitu juga dengan makanan, mengingat saat ini Bulan Ramadhan.

"Berilah akses pada pengacara n keluarga untuk memberi bantuan hukum n juga makanan/minuman. Ini bulan suci Ramadhan," lanjut Fadli Zon.

Sebelumnya Tim Advokasi Ulama dan Aktivis (Taktis) yang mendampingi Munarman mengaku kesulitan akses untuk memberikan bantuan hukum kepada bekas Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) itu.

Munarman saat ini diperiksa di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya setelah ditangkap atas tuduhan terlibat aksi terorisme.

"Hingga saat ini kami sebagai kuasa hukum mengalami kesulitan untuk bertemu dengan klien kami," kata perwakilan Tim Advokasi, Hariadi Nasution dalam keterangan tertulis yang diteruskan oleh pengacara bekas pimpinan FPI Rizieq Shihab, Kamil Pasha, Rabu, 28 April 2021.

Hariadi mengatakan akses pendampingan hukum ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 54, 55, dan Pasal 56 ayat (1). Munarman, kata dia, mestinya mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum pilihannya sendiri.

"Terlebih ancaman pidana yang dituduhkan terhadap klien kami adalah di atas lima tahun sehingga klien kami wajib mendapatkan bantuan hukum," kata Hariadi.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Widita Fembrian