Netral English Netral Mandarin
13:36wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Kuasa Hukum: Utang SEA Games XIX Ditagih Menkeu Bukan Tanggungjawab Bambang Tri

Sabtu, 18-September-2021 02:10

Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Foto : Setkab
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Upaya hukum Bambang Trihatmodjo terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani atas tagihan utang SEA Games XIX 1997 hingga kini masih terus berlanjut.

Tim Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho kembali menegaskan bahwa kliennya bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas utang di tersebut.

Adapun, pihak yang bertanggung jawab dalam kasus dana talangan SEA Games 1997 adalah PT Tata Insani Mukti sebagai pelaksana konsorsium.

"Jadi, yang bertanggung jawab atas utang piutang yang terjadi adalah PT Tata Insani Mukti. Hal ini sebagaimana fakta sejarah dan fakta yuridis yang sudah di telaah secara komprehensif," ujarnya dalam keterangan yang dikutip Jumat, (17/9/2021).

Menurutnya, tanggung jawab PT Tata Insani Mukti dalam kasus dana talangan SEA Games XIX 1997 tak terelakkan lagi.

Apalagi,  SEA Games ini tidak dipersiapkan sebelumnya, karena Indonesia menggantikan Brunei Darussalam  yang mendadak mundur sebagai tuan rumah. Hal ini dituangkan dalam Kepres NO I Tahun 1996 tentang Sea Games XIX di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut maka terbitlah Kepmenkokesra tentang mitra penyelenggara swasta yang diminta bantuan mengumpulkan dana untuk SEA Games. Konsorsium diminta menyediakan maksimal dana Rp70 Miliar.

Hal itu kemudian dituangkan dalam MoU antara PT Tata Insani Mukti sebagai pelaksana konsorsium dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Namun ternyata biaya yang diperlukan melebihi kesanggupan konsorsium.

Sebab, selain biaya penyelenggaraan SEA Games juga diperlukan biaya pembinaan atlet. Karena tidak punya budget SEA Games dalam APBN maka negara melalui Setneg mengambil pinjaman dari dana reboisasi KLH.

Setneg memberikan pinjaman kepada Konsorsium swasta mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997, dengan jangka waktu 8 Oktober 1997 hingga 8 Oktober 1998 dengan konsensus Presiden dengan konsorsium.

Apabila hasil audit melebihi Rp 70 Miliar maka dana pinjaman tersebut akan dikonversi menjadi Bantuan Presiden (Banpres) SEA Games XIX karena event ini adalah kepentingan dan hajat Negara. Namun yang terjadi, 20 Mei 1998 Presiden Soeharto mundur.

Perubahan situasi politik nasional ini sangat mempengaruhi mekanisme yang ada. Sehingga di tahun 1998 dilakukan audit dengan hasilnya biaya SEA Games yang dikeluarkan konsorsium sebesar Rp156 Miliar.

Biaya yang dikeluarkan konsorsium ini sudah dilaporkan kepada Menpora, Mensetneg dan  KONI. Namun laporan ini tidak direspon hingga pada rapat dengan komisi VII DRR RI tahun 1999.

Secara kedudukan hukum, kata Hardjuno, Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games bukanlah badan hukum.

"PT Pelaksana KMP yang secara hukum memiliki kedudukan hukum, dalam hal ini PT Tata Insani Mukti," terangnya.

Terkait gugatan TUN aquo, sebagai pribadi Bambang Trihatmodjo keberatan jika dianggap bertanggung jawab atas hubungan hukum secara langsung antara konsorsium dengan negara. Jika itu dianggap merupakan kewajiban maka hal tersebut adalah kewajiban PT Tata Insani Mukti sebagai subyek hukum.

Reporter : Irawan HP
Editor : Irawan HP