Netral English Netral Mandarin
20:47wib
Relawan Sahabat Ganjar kembali melakukan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden 2024. Penembakan seorang ustad bernama Armand alias Alex di depan rumahnya Jalan Nean Saba, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang hingga kini masih menjadi misteri.
Kubu Moeldoko Gugat Menkumham ke PTUN, Demokrat: Sangat Memalukan dan Menyedihkan!

Sabtu, 26-Juni-2021 11:34

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra
Foto : Istimewa
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan bahwa langkah kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Moeldoko menggugat Menkumham Yasonna Laoly ke ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, sangat memalukan.

Herzaky mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang memalukan. Pertama, Moeldoko mencerminkan ketidakpeduliannya membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini fokus menghadapi lonjakan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia yang kembali mengganas.

“Saat ini Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan sedang fokus mengatasi memuncaknya gelombang kedua Covid-19, yang memecahkan rekor angka kematian sejak awal pandemi Maret 2020 lalu," kata Herzaky, Jumat (25/6/2021).

"Dalam kondisi genting ini, sepatutnya KSP Moeldoko juga fokus membantu Presiden. Gugatan KSP Moeldoko malah memecah fokus tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat yang digaji negara, untuk ambisi politik pribadinya," sambungnya.

Kedua, Herzaky menilai, dengan menggugat Menkumham yang mengambil keputusan atas nama pemerintah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko justru menunjukkan ketidakpatuhan pada hukum dan sekaligus ketidakkompakan diantara para pembantu Presiden.

"Selain legal standing KSP Moeldoko pun tidak jelas, hal ini akan menyedot waktu dan sumber daya pengadilan, dimana kasus-kasus lain yang lebih penting serta genting, masih menumpuk,” ujarnya.

Ketiga, Herzaky menyebut, Menkumham, disaksikan Menko Polhukam, pada akhir Maret 2021 lalu, dengan tegas telah menolak mengesahkan KLB ilegal Deli Serdang, karena tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang- undangan, serta konstitusi Partai Demokrat yang sah.

"Namun dalam gugatannya di PTUN, KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun masih mengatasnamakan sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat. Sungguh memalukan dan menyedihkan," tegasnya.

“Kemenkumham sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan, tapi malah digugat oleh KSP Moeldoko. Kami yakin, Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara ini akan menegakkan keadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku, demi kepastian hukum,” jelas Herzaky.

Diketahui, Menkumham sebelumnya menegaskan hasil KLB Deli Serdang tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menkumham RI no. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Menkumham juga menggunakan rujukan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V tahun 2020 yang terdaftar dan tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

Sebelumnya diberitakan, kubu KLB Demokrat Deli Serdang secara resmi mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta, Jumat (25/6/2021). Langkah ini diambil setelah Kemenkumham menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021 lalu.

Gugatan yang dilayangkan KLB Deli Serdang teregistrasi dengan No. 150/G/2021/PTUN.JKT, di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara.

Kuasa hukum KLB Deli Serdang, Rusdiansyah, mengatakan bahwa materi gugatan yang diajukan ke PTUN adalah meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang mana menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025.

Rusdiansyah membeberkan, dalam materi gugatan dijelaskan beberapa alasan hukum mengapa KLB Demokrat Deli Serdang harus disahkan.

"Pertama, KLB konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara sah yaitu para pengurus Demokrat Kabupaten/Kota maupun Provinsi," kata Rusdiansyah usai mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta, Jumat (25/6/2021).

Kedua, Rusdiansyah menyebut, KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015.

"Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, Rusdiansyah berharap nantinya PTUN Jakarta menyidangkan dan memutuskan perkara ini secara adil dan objektif sehingga putusan yang dihasilkan tentunya akan memenangkan KLB Deli Serdang yang katanya memang dihasilkan dari forum yang demokratis dan konstitusional Partai Demokrat.

"Gugatan ini kami ajukan selain untuk kepentingan hukum klien, kami persembahkan untuk rakyat Indonesia dan dunia demi tegaknya hukum, keadilan, hak asasi manusia dan Demokrasi. Dan agar ke depan tidak ada lagi hak-hak dan kedaulatan anggota di rampas," jelasnya.  

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli