Netral English Netral Mandarin
16:05wib
LSI Denny JA menilai, PDI Perjuangan berpotensi akan mengalami kekalahan jika mengusung Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia menegaskan fasilitas kesehatan di Indonesia bisa tumbang dalam 2-4 minggu jika pengendalian pandemi tidak diperketat.
Lagi-Lagi, PKS Tolak Aturan ASN Dilarang Berafiliasi HTI-FPI, FH: PKS Juga Layak Dibubarkan!

Minggu, 09-Mei-2021 11:10

Mardani Ali Sera
Foto : dpr.go
Mardani Ali Sera
3

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Lagi-lagi heboh pernyataan PKS yang menolak aturan  ASN dilarang berafiliasi dengan organisasi seperti HTI dan FPI. 

Ferdinand Hutahaean geram dan menanggapinya keras.

“Pernyataan ini jelas menunjukkan posisi PKS yg tidak sejalan dgn hukum negara dan tidak sejalan dengan konstitusi yang telah membubarkan FPI HTI karena radikalismenya mengusung ideologi lain selain Pancasila,” kata Ferdinand, Minggu 9 Mei 2021.

“Jika begini, PKS juga layak dibubarkan..!!” tandasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN) berafiliasi atau mendukung ormas terlarang, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga Front Pembela Indonesia (FPI). PKS menilai aturan terkait ASN itu berlebihan karena mengulangi sejarah masa lalu.

"Berlebihan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (29/1/2021).

Anggota Komisi II DPR RI itu menilai pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih tenang, misalnya melalui pendekat secara dialog atau edukasi.

"Pendekatan dialog dan edukasi bersamaan dengan pendekatan intelijen jauh lebih tenang dan tidak membuat bising," ujarnya.

Mardani menilai pemerintah tidak perlu memakai pendekatan kekuasaan seperti pada masa pemerintahan masa lalu. Ia menilai pemerintah tak perlu kembali menerapkan pendekatan terhadap HTI dan FPI seperti yang diterapkan ke PKI.

"Tidak perlu pakai pendekatan seperti pada PKI. Justru kita berbuat kesalahan yang sama. Menghadapi kasus seperti ini, edukasi dan dialog yang pas. Jangan pakai pendekatan kekuasaan, apalagi ada unsur menzalimi," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melarang ASN berafiliasi dan/atau mendukung organisasi terlarang dan ormas yang sudah dicabut status badan hukumnya. Secara khusus, organisasi yang disebut adalah HTI hingga FPI.

Aturan itu termuat dalam Surat Edaran Bersama Menteri PAN-RB dan Kepala BKN tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya. SE Bersama No 02/2021 dan No 2/SE/I/2021 ini ditandatangani pada 25 Januari 2021.

Di bagian 'Latar Belakang' dijelaskan secara rinci organisasi yang dimaksud. Situs KemenPAN-RB, menyebut SE tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

"Organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Front Pembela Islam (FPI)," demikian bunyinya seperti dinukil detik.com.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Wahyu Praditya P