Netral English Netral Mandarin
03:38wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Langgar Putusan Pengadilan, Kejari Jakbar Nekat Bangun Gedung di Lahan Milik Warga

Kamis, 23-September-2021 11:00

Gedung eks Kejari Jakarta Barat
Foto : Istimewa
Gedung eks Kejari Jakarta Barat
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Membangun gedung tanpa izin di Jalan S Parman Nomor 4, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat dinilai telah melanggar putusan peradilan.

Pasalnya dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 1996, Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 1998 dan Mahkamah Agung tahun 2006 menyebutkan, gedung eks Kejari Jakbar seluas 2.000 meter persegi itu adalah milik Yayasan Sawerigading Jakarta.

Kuasa hukum Yayasan Sawerigading Jakarta, Arief Ardian Susanto mengatakan, pihak Kejari Jakbar telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan sengaja memakai, menggunakan dan membangun di atas tanah kliennya tanpa izin. Padahal kliennya telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai kepemilikan lahan itu.

"Hal itu sebagaimana putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 1996, Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 1998 dan Mahkamah Agung tahun 2006,” kata Arief pada Rabu (22/9/2021).

Arief mengatakan, bukti lahan itu milik kliennya adalah pihak Kejari Jakbar telah melakukan pembayaran ganti rugi sewa tanah dan bangunan kantor kepada Yayasan Sawerigading Jakarta. Pada 28 Desember 2005 lalu, Kejari Jakbar membayar biaya sewa tanah dan bangunan kantor sebesar Rp 9 miliar dengan potongan pajak sebesar Rp 450 juta.

Hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/2002 RI tanggal 17 Februari 2003 lalu. Di sisi lain, PN Jakarta Barat telah mengeluarkan penetapan Nomor 43 tahun 2003 eks jo nomor 194/PDT.G/1996/PN.JKT.BAR.

"Putusan itu menetapkan agar dilakukan pengosongan di lahan tersebut. Jadi, kami telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pihak kejaksaan harusnya mengosongkan lahan, bukan malah kembali membangun ulang gedung," jelasnya.

Sementara itu Ketua Pembina Yayasan Sawerigading, Sudharma Tan mengatakan, phaknya telah memliki tanah di Jalan Letjend S. Parman Jakarta Barat seluas 20.860 meter persegi. Sekitar 11.765 meter persegi sempat dikuasai Pemprov DKI Jakarta menjadi Kantor Wali Kota Jakarta Barat, namun akhirnya diserahkan kepada Yayasan Sawerigading.

Sedangkan seluas 2.000 meter persegi telah menjadi kantor Kejari Jakbar, tapi sampai sekarang belum diserahkan kepada Yayasan Sawerigading. “Karena itu, kami minta agar pihak kejaksaaan memberikan lahan tersebut kepada Yayasan Sawerigading,” kata Sudharma.

Sementara itu Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ashari Syam mengaku, belum mendapatkan informasi detil terkait perkara itu. Dia berjanji bakal mengecek kasus itu kepada pihak terkait.

“Saya belum dapat informasi, besok ya aku tanyakan,” ujar Ashari.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sesmawati