Netral English Netral Mandarin
20:16wib
Ebrahim Raisi dinyatakan sebagai presiden terpilih Iran setelah penghitungan suara pada Sabtu (19/6/2021). Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito terkonfirmasi positif Covid-19 menyusul aktivitasnya yang padat dalam dua pekan terakhir ini.
Langkah Mahfud MD Diapresiasi, Rizal Ramli: Bravo! Sebaiknya Fokus Hanya pada Kejahatan Finansial

Rabu, 09-Juni-2021 13:37

Rizal Ramli
Foto : Istimewa
Rizal Ramli
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ekonom Rizal Ramli mengapresiasi langkah Menkopolhukam Mahfud MD yang segera akan merevisi pasal karet dalam UU ITE. 

“Mas @mohmahfudmd bravo! udah2an betul bisa menjamin hak rakyat sesuai konstitusi. Sebaiknya fokus pada hanya kejahatan finansial,” kata Rizal Ramli, Rabu 9 Juni 2021.

Untuk diketahui, revisi terbatas pada UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dilakukan untuk menghilangkan multitafsir. 

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

Menurutnya, Pasal-pasal yang akan direvisi, yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 serta Pasal 45C. 

"Itu semua untuk menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet dan menghilangkan kriminalisasi," ujar Mahfud dalam konferensi pers secara daring, di Kemenko Polhukam, Jakarta, seperti dilansir bisnis.com, Selasa (8/6/2021). 

Menurut Mahfud, revisi terhadap pasal-pasal tersebut sebagaimana masukan dari masyarakat. Namun, kata dia, revisi tersebut tak serta-merta mencabut secara keseluruhan UU ITE. 

"Kita perbaiki tanpa mencabut UU itu, karena UU itu masih bisa diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi kita," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini. 

Mahfud juga mengungkapkan, keputusan revisi itu diambil setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. 

"Tadi kami melaporkan kepada Presiden dan sudah disetujui untuk dilanjutkan (revisi)," ucap Mahfud. 

Dia menambahkan, Kemenkumham akan menyusun draf revisi UU ITE itu dan hasilnya akan segera disampaikan ke DPR.

 Tak hanya itu, surat keputusan bersama (SKB) tiga kementerian/lembaga, yakni Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kejaksaan Agung, terkait dengan pedoman penafsiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) segera diluncurkan. 

"Prinsipnya Presiden minta segera diluncurkan. Kami jadwalkan dalam minggu ini (diteken), paling lambat minggu depan. Semua sudah selesai, tinggal diluncurkan, kami sedang mencari waktu," ujarnya. 

Pedoman tafsir UU ITE ini, ujar Mahfud, akan digunakan sambil revisi UU ITE dibawa ke proses legislasi.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Wahyu Praditya P