Netral English Netral Mandarin
21:31wib
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina (Persero). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar unjuk rasa mengevaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Kamis (28/10).
Lengkapi Pembuktian Tersangka Kasus Korupsi Munjul, KPK Minta Keterangan Saksi Notaris

Senin, 30-Agustus-2021 15:20

Jubir KPK, Ali Fikri
Foto : Istimewa
Jubir KPK, Ali Fikri
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, memastikan kalau belum ada calon tersangka baru dalam kasus korupsi pembelian lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada tahun 2019.

"Saat ini KPK masih melengkapi pembuktian perbuatan para tersangka yang telah diumumkan ke publik, dan juga para tersangka sudah dilakukan upaya paksa penahanan," katanya melalui pesan WhatsApp, Senin (30/8/2021).

Dari data yang diberikan Ali diketahui kalau pemeriksaan saksi untuk kasus yang merugikan Pemprov DKI Jakarta hingga Rp152,5 miliar itu terakhir dilakukan pada 26 Agustus 2021.

Saksi yang dimintai keterangan adalah seorang notaris bernama Yurisca Lady Enggraeni

Dari notaris ini, penyidik KPK mengorek keterangan terkait proses akad jual beli tanah di Munjul yang berujung pada munculnya kasus tersebut.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang dan satu korporasi sebagai tersangka. Mereka adalah:

Mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yorry C Pinontoan; Wakil direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian;

Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar; dan PT Adonara Propertindo.

Kasus ini bermula ketika Perumda Pembangunan Sarana Jaya mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) sekitar Rp2,6 triliun untuk pengadaan tanah.

Melalui Anja, Tommy dan Rudi, Yorry membeli lahan seluas 41.921 m2 di Munjul dengan harga Rp7,5 juta/m2, atau total Rp152,5 miliar.

Namun belakangan diketahui kalau selain lahan itu merupakan lahan milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus yang belum lunas dibeli Rudi, juga posisi lahan itu lebih dari 70%-nya masuk kawasan zona hijau untuk ruang terbuka hijau (RTH), dan tidak bisa digunakan untuk proyek hunian atau apartemen.

Tak hanya itu, berdasarkan kajian konsultan jasa penilai publik, harga appraisal lahan itu pun hanya Rp 3 juta/m2.

Keterkaitan kasus ini dengan PMD membuat KPK juga memeriksa sejumlah pejabat terkait di Pemprov dan DPRD DKI Jakarta, karena PMD itu diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan disetujui serta disahkan DPRD DKI.

Pejabat yang telah diperiksa KPK dari lingkungan Pemprov dan DPRD DKI di antaranya mantan Plt Sekda Sri Haryati dan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, M Taufik.

Mereka dimintai keterangan untuk diketahui apakah ada keterlibatan mereka dalam kasus ini ataukah tidak.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani