Netral English Netral Mandarin
banner paskah
03:34wib
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi peringatan kepada sembilan provinsi untuk bersiap siaga dari potensi hujan petir disertai angin kencang yang akan terjadi hari ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menambah jalur yang bakal disekat oleh kepolisian selama masa larangan mudik Lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.
Ungkap 50% DPR Tolak Revisi UU Pemilu 2024, DS: Bohir Pusing Gak Bisa Angkat Wan Genteng Jadi...

Minggu, 31-January-2021 18:46

Ungkap 50% DPR Tolak Revisi UU Pemilu 2024, DS: Bohir Pusing Gak Bisa Angkat Wan Genteng Jadi...
Foto : Istimewa
Ungkap 50% DPR Tolak Revisi UU Pemilu 2024, DS: Bohir Pusing Gak Bisa Angkat Wan Genteng Jadi...
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pro Kontra tentang Pilkada Serentak digelar tahun 2024 atau tahun 2022 masih terus berlangsung. Namun dalam analisa Denny Siregar saat ini sudah 50% anggota DPR menolak jika digelar tahun 2022 dan setuju diadakan tahun 2024.

"Ada yang ingin merevisi UU Pemilu serentak 2024. Lucu. UU yg disahkan tahun 2016 itu belum dilaksanakan, malah pengen rame2 direvisi. Hanya karena ada seorang yang kebelet pengen jadi Presiden. Bohirnya kenceng, brooo.. Sudah siram kemana2," kata Denny memulai cuitannya.

"Ada partai2 yang ingin banget supaya Pilkada serentak 2024 batal. Mereka ingin 2022 ada Pilkada. Kenapa pada ngotot? Soalnya ada yang ingin jadi Presiden..," lanjutnya.

"Total jumlah kursi di DPR 575 kursi. @PDI_Perjuangan  128 kursi, @PartaiGolkar  85 kursi, Gerindra  78 kursi, Jumlah yang menolak revisi UU Pemilu sudah 291 kursi. Sudah lebih dari 50% yang nolak.. Bohir lawan pusinggg. Gak bisa angkat wan genteng jadi Capres," tandas Denny.

Sementara sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Pilkada tetap digelar pada 2024. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Moeldoko mengatakan alasan Presiden Jokowi ingin agar pelaksanaan Pilkada tetap digelar pada 2024 ialah agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

"Saya pikir alasan yang logis adalah agar stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga dengan baik sehingga agenda pembangunan dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan untuk kesejahteraan rakyat," kata Moeldoko, Sabtu (30/1/2021).

Moeldoko tak menanggapi lebih lanjut ihwal akan banyaknya pejabat sementara kepala daerah jika Pilkada 2024 tetap digelar. Hal ini turut menjadi sorotan publik di tengah sejumlah isu lainnya. "Bisa ditanyakan ke Mendagri," kata Moeldoko.

Moeldoko tak menampik Presiden sudah menyampaikan sikapnya itu kepada partai-partai koalisi. Pada Kamis, (28/1) Presiden mengumpulkan mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta agar perubahan UU Pilkada dikaji mendalam. "Khusus terkait Pilkada, Presiden meminta agar semua kekuatan politik, terutama parpol yang memiliki kursi di DPR, untuk mempertimbangkan betul soal perubahan UU Pilkada ini," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani kepada Tempo, Kamis (28/1/2021).

Menurut Arsul, Presiden menyampaikan ihwal pandemi Covid-19 dan situasi ekonomi yang masih jauh dari pulih. Presiden pun menyampaikan kekhawatirannya bahwa hajatan politik pilkada yang berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat dan justru mengganggu pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan.

Politikus NasDem Irma Suryani Chaniago bercerita, Presiden menyampaikan secara pribadi tak ada kepentingan setuju atau tidak setuju revisi UU Pemilu. Presiden mengatakan hal itu adalah urusan partai-partai politik di parlemen. Apalagi Jokowi pun akan selesai menjabat pada 2024.

Namun, Jokowi menyinggung bahwa UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 itu belum dilaksanakan, sehingga lucu jika kemudian diubah. Presiden menyebut hal tersebut akan menjadi preseden buruk ke depannya."Menurut Presiden itu lucu, belum dilaksanakan sudah mau direvisi. Apa kata masyarakat," ujar Irma.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto