Netral English Netral Mandarin
01:26wib
Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) mengaku sudah menyelesaikan 24 masalah yang tertunda ke Badan Anti Doping Dunia (WADA). Pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 booster pada masyarakat.
Duga Ada 'Aktor Papan Atas' di Kasus DP 0, LSAK: KPK Harus Ungkap Seterang- terangnya

Sabtu, 28-Agustus-2021 22:00

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Foto : Kominfo
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
21

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada empat perkara yang menjadi perhatian publik sepanjang periode ini. Empat perkara tersebut rata-rata telah masuk proses penuntutan, putusan, dan pengembangan perkara.

Namun dari keseluruhan perkara yang tengah ditangani KPK saat ini, masih banyak perkara lain yang juga menjadi perhatian masyarakat. Perkara-perkara tersebut justru merupakan perkara yang masih dalam proses tahap satu.

Demikian disampaikan peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Aron Hariri. Ia menyebut, ada 35 kasus baru yang menjadi perhatian publik. Selain kasus DPURP Pemkab Banjarnegara, dugaaan korupsi di kasus pengadaan lahan program rumah DP 0 rupiah juga menjadi perhatian publik karena disinyalir ada kerugian negara yang besar.

"Publik terus menyoroti kasus-kasus tersebut karena belum ada kejelasan secara utuh pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut, terutama kuat dugaan adanya keterlibatan pihak penyelenggara negara pada peringkat atas sebagai aktor utama," kata Aron dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/8/2021).

Aron menambahkan, proyek pengadaan tanah di Munjul dan Pulo Gebang untuk program perumahan DP 0 rupiah itu telah menggerus APBD dan bukan uang receh. Hal ini, lanjutnya, perlu didalami keputusan pengadaan lahan ini siapa yang terlibat karena harga lahan di atas harga pasar.

"Tapi yang menjadi perhatian publik karena disinyalir ada kerugian negara yang besar besar yaitu program bank tanah oleh Pemprov DKI Jakarta dengan anggaran lebih dari Rp2,6 triliun yang disalurkan ke PD Sarana Jaya," ucap dia.

"Ini yang ditunggu-tunggu dan disorot masyarakat, termasuk program Pemprov DKI lainnya. Uang yang dipakai untuk pengadaan tanah itu berasal dari APBD DKI Jakarta dengan jumlah fantastis, jadi perlu diungkap seterang-terangnya," tandas Aron.

Lebih jauh, Aron mengatakan bahwa penindakan sebagai salah satu ujung trisula pemberantasan korupsi harus sama tajamnya dengan mata tombak sula lainnya. Maka, di tengah tantangan pandemi ini, KPK harus lebih mengoptimalkan di bidang penindakan.

"Trisula itu kan satu senjata dengan tiga ujung mata tombak. Nah ketiga sulanya harus sama-sama panjang dan sama tajam," ujarnya.

"Penanganan semua perkara harus diselesaikan secara tuntas. Apalagi masih ada ratusan kasus carry over yang belum terselesaikan dari dua periode kepemimpinan KPK yang lalu," pungkas Aron.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli