Netral English Netral Mandarin
00:36wib
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 optimistis target capaian program vaksinasi virus corona di Indonesia akan rampung sesuai target awal pemerintah yakni pada Desember 2021. Kasus COVID-19 meningkat drastis selama seminggu terakhir. Rumah sakit hingga Wisma Atlet melaporkan bed occupancy rate yang terus meningkat.
Ekonom Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Skandal BLBI

Selasa, 20-April-2021 06:00

Ilustrasi mengambil satu uang dari tumpukan.
Foto : paisabazaar.com
Ilustrasi mengambil satu uang dari tumpukan.
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat Ekonomi dan Politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinagoro kembali menagih janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pilpres 2014 yang belum ditunaikan hingga saat ini.

Salah satunya, penuntasan mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliunan rupiah.

Menurutnya, tema besar kampanye Presiden Jokowi adalah pemberantasan korupsi dan skandal BLBI adalah salah satu korupsi terbesar dalam sejarah bangsa.

Untuk itu, kata dia, rakyat wajib mengingatkan pemerintahan Jokowi agar jangan melupakan janji. 

Ia mengungkapkan. sejumlah data tentang skandal ini sudah pernah dipaparkannya, termasuk di era Presiden Soesilo Bambang Yudoyono (SBY). Sayangnya, data-data tentang BLBI Gate ini diabaikan.

"Kita ingin tegaskan, kasus BLBI Gate memberatkan dan menjadi beban generasi yang akan datang," tutur Sasmito, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/4/2021).

Beratnya beban BLBI Gate ini sudah pernah disampaikan Wapres saat itu yaitu Jusuf Kalla.Saat berpidato di depan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jusuf Kalla mengakui beban bunga obligasi rekap ex-BLBI puluhan triliun memberatkan keuangan negara.

Berdasarkan data, sampai dengan  akhir periode presiden SBY berkuasa tahun 2014, dana APBN diduga sebesar Rp960 triliun yang bersumber dari pajak rakyat disalahgunakan. Bahkan sebesar Rp600 triliun uang pajak rakyat ini dipakai membayar subsidi bunga obligasi rekap ex-BLBI.

"Saya blak-blakan menyampaikan ini. Justru bank plat merah sesungguhnya sejak diberi subsidi bunga obligasi rekap ex-BLBI adalah penjarah dana publik terbesar dengan mengantongi obligasi rekap fiktif Rp73 trilun," jelasnya.

Dengan  bunga obligasi rekap ex-BLBI rata-rata 10 persen per tahun maka dana publik di salah satu bank rekap BUMN justru sukses membobol dana BLBI Gate.

Ia menegaskan kembali pemerintah harus menuntaskan BLBI Gate mengingat negara membutuhkan dana ratusan triliun rupiah untuk recovery ekonomi rakyat di tengah pandemi virus corona. 

"Ayo kerja kerja keras dengan jujur, transparan dan akuntabel sesuai UU No 17 tahun 2003 bahwa  masyarakat berhak mengetahui masalah tata kelola keuangan negara," terangnya.

Ia juga mengkritik langkah pemerintah melakukan sita terhadap beberapa aset yang diklaim milik negara. 

"Sebagai warga negara yang peduli dengan kondisi ekonomi negeri yang sedang mengalami defisit besar, saya siap membantu demi kepentingan negara termasuk membantu pemerintah menuntaskan BLBI Gate dengan data-data yang dimiliki," pungkasnya.

Reporter :
Editor : Irawan HP