Netral English Netral Mandarin
00:22wib
Dua laga babak 16 besar Euro 2020 (Euro 2021) sudah diketahui dengan mempertemukan Italia vs Austria dan Wales vs Denmark. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) khawatir rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya kolaps di tengah lonjakan kasus Covid-19.
FH: Mengapa PKS Tak Setuju Hal Baik untuk Rakyat? Haruskah Menyusul HTI dan FPI?

Sabtu, 30-January-2021 07:40

Ferdinand: Mengapa PKS Tak Setuju Hal Baik untuk Rakyat? Haruskah HTI dan FPI Dibubarkan?
Foto : Istimewa
Ferdinand: Mengapa PKS Tak Setuju Hal Baik untuk Rakyat? Haruskah HTI dan FPI Dibubarkan?
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean (FH) mengritik kebijakan PKS yang akhir-akhir ini dianggap justru menolak kebaikan bagi rakyat. Ia bertanya apakah PKS harus dibubarkan saja?

Ferdinand kemudian menunjuk sikap penolakan larangan ASN berafiliasi dengan HTI-FPI  serta terkait kebijakan Risma pemulung memasak.

"Mengapa PKS ini keberatan dan tidak setuju dengan hal2 yang baik utk rakyat dan untuk kebangsaan? Ada apa dengan partai ini? Haruskah menyusul HTI dan FPI dibubarkan?" kicau Ferdinand, Sabtu (30/1/21).

"Mengapa sih bagi orang PKS ini, melakukan yang baik, mengurusi rakyat terlantar supaya punya kehidupan dianggap salah? Bukankah yg dilakukan Risma ini adalah bagian dari memelihara rakyat?" lanjutnya.

"Atau orang PKS ini merasa Anies terancam secara politik olh kehadiran Risma di Jakarta?" tegas Ferdinand.

Larangan ASN Berafiliasi HTI-FPI

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN) berafiliasi atau mendukung ormas terlarang, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga Front Pembela Indonesia (FPI). PKS menilai aturan terkait ASN itu berlebihan karena mengulangi sejarah masa lalu.

"Berlebihan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (29/1/2021).

Anggota Komisi II DPR RI itu menilai pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih tenang, misalnya melalui pendekat secara dialog atau edukasi."Pendekatan dialog dan edukasi bersamaan dengan pendekatan intelijen jauh lebih tenang dan tidak membuat bising," ujarnya.

Mardani menilai pemerintah tidak perlu memakai pendekatan kekuasaan seperti pada masa pemerintahan masa lalu. Ia menilai pemerintah tak perlu kembali menerapkan pendekatan terhadap HTI dan FPI seperti yang diterapkan ke PKI.

"Tidak perlu pakai pendekatan seperti pada PKI. Justru kita berbuat kesalahan yang sama. Menghadapi kasus seperti ini, edukasi dan dialog yang pas. Jangan pakai pendekatan kekuasaan, apalagi ada unsur menzalimi," ucapnya.

PKS Respons ke Risma

Sementera itu secara terpisah, PKS menyebut tindakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mendatangkan juru masak demi melatih pemulung membuka usaha kuliner terlalu berlebihan. Risma seharusnya lebih fokus mengurus jutaan orang yang terdaftar keluarga penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH).

"Bu Menteri kalau mau mengajari keterampilan baiknya tidak perlu repot-repot cari pemulung, cukup saja para calon graduasi dari KPM PKH yang jumlahnya kalau ambil 20 juta KPM PKH," kata Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf, saat dihubungi, Jumat (29/1/2021).

Bukhori menilai tindakan Risma mendatangkan juru masak bagi para pemulung berlebihan. Seharusnya, kata anggota Komisi VIII DPR RI, yang mendapatkan pelatihan terlebih dulu adalah KPM PKH.

"Harusnya yang diberi pelatihan keterampilan terlebih dahulu adalah KPM PKH yang sedang diproyeksikan graduasi yang jumlahnya kalau se-Indonesia 2 jutaan," ucapnya.

Seperti diketahui, Kementerian Sosial menggelar pelatihan keterampilan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pemulung yang tinggal di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi. Para pemulung dilatih memasak oleh juru masak profesional.

Pelatihan keterampilan memasak ini didatangkan dari Surabaya Hotel School. Pelatihan memasak digelar 6 hari selama 26-31 Januari 2021 yang didampingi oleh 9 instruktur untuk bekal membuka usaha kuliner. Pelatihan ini diikuti 30 peserta dari PPKS maupun unsur balai.

"Kegiatan ini untuk memotivasi penerima manfaat agar mampu mengolah makanan dengan baik dan benar. Nantinya mereka mempunyai bekal yang cukup membuat usaha kuliner secara mandiri," ungkap Menteri Sosial RI Tri Rismaharini di gedung serbaguna Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Selasa (26/1) seperti dinukil detikcom, Jumat (29/1/2021).

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto