Netral English Netral Mandarin
13:19wib
Hampir seluruh negara di dunia meningkatkan pembatasan Covid-19 ketika kasus varian Delta melonjak, yang tidak sedikit orang menentangnya. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa bahu-membahu berupaya melawan pandemi Covid-19.
Jokowi Buka Suara Soal TWK, RS: Jangan Main-Main Urus Negara, Ini Indonesia Bukan Wakanda!

Selasa, 18-Mei-2021 15:26

Mantan Menpora Roy Suryo
Foto : Istimewa
Mantan Menpora Roy Suryo
33

JAKARTA, NETRALNEWS. COM -Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo (RS) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu terkait dengan sikap Presiden memberikan pernyataan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apalagi, kata dia sejauh ini para pendengung alias buzzer pada media sosial selalu menggoreng isu seolah presiden mendukung kebijakan para petinggi lembaga antirasuah.

"Cakep ini langkahnya, pak Jokowi. Bikin BuzzerRp (baca: Piaraan gak jelas) jadi kelimpungcan karena (maksudnya mau menjilat) bikin statemen2 yg seolah2 mendukung, padahal menjerumuskan beliau kemarin2," tulisnya seperti dilansir di akun resmi twitternya di Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Eks politisi Demokrat itu meminta Jokowi jangan bermain-main dalam mengurus negara. Sebab, negara ini adalah Indonesia bukan seperti negeri imajinasi seperti pada film.

"Ayo, Jangan main2, ini ngurus Negara Indonesia lho, bukan Wakanda! (ikon ketawa)," tulisnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memandang bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK. Menurutnya, hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," ujar Presiden.

Presiden juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi," ungkapnya.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," tegasnya.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati