Netral English Netral Mandarin
banner paskah
03:16wib
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi peringatan kepada sembilan provinsi untuk bersiap siaga dari potensi hujan petir disertai angin kencang yang akan terjadi hari ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menambah jalur yang bakal disekat oleh kepolisian selama masa larangan mudik Lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.
Legislator PKS Desak Cabut SKB Soal Seragam Sekolah karena Bikin Gaduh Nasional

Senin, 08-Februari-2021 20:16

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqi
Foto : DPR
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqi
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang mengatur soal seragam sekolah telah memicu kegaduhan nasional. Karenanya, ia mendesak supaya SBK tersebut dicabut.

“Sikap reaktif yang tidak perlu dan terkesan lebay, karena ini sebenarnya masalah lokal yang mudah diselesaikan oleh pemda sendiri, kenapa sampai harus dibuatkan SKB,” kata Fikri dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/2/2021).

Fikri khawatir, SKB 3 menteri tersebut malah akan memicu konflik antara pusat dan daerah. “SKB berpotensi merusak pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang sudah diatur dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya. 

Menurut Fikri, sektor pendidikan adalah salah satu kewenangan pemerintah yang konkuren, yakni urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.   

“Perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat, SMA/K dan pendidikan khusus kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SMP hingga ke bawah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” urai politisi PKS itu. 

Sebelumnya, SKB yang terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 itu mengatur tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  

SKB ini muncul sebagai respon atas kasus aturan seragam di SMKN 2 Kota Padang yang merupakan bagian beleid dalam intruksi walikota Padang sejak tahun 2005. 

“Aturannya sudah lama, dan sudah menjadi bagian dari kearifan lokal warga Padang yang menjunjung tinggi budaya setempat,” imbuh Fikri.

Generalisir kasus ini menjadi kegentingan nasional adalah bukti, bahwa pemerintah sedang krisis prioritas, kalau tidak mau dibilang kurang kerjaan. “Faktanya, sudah ada Permendikbud No. 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam, kenapa ini tidak disosialisasikan ulang?,” tanya Fikri.

Fikri menilai, alih-alih menjaga hak kebebasan memilih seragam bagi peserta didik, SKB ini justru menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang sudah disepakati pendiri bangsa.  “Melarang ketentuan yang diwajibkan oleh agama juga bertentangan dengan konstitusi,” terangnya.

Lebih lanjut, Fikri berpendapat, seharusnya Mendikbud menginventarisir permasalahan pendidikan yang menggunung, seperti permasalahan guru masih belum selesai, di mana tuntutan ribuan guru dan tenaga kependidikan soal status, kesejahteraan, dan jaminan sosialnya masih terus menghiasi halaman berita. 

Kemudian, tambah Fikri, situasi pandemi yang kian tidak terkendali berdampak “learning loss” pada anak-anak peserta didik, serta dana BOS bagi sekolah yang kabarnya masih ramai disunat oknum pemda, hingga soal ruang kelas yang rusak angkanya mencapai 1,3 juta ruang kelas menurut temuan DPR. 

“Beberapa persoalan tersebut lebih butuh dibuat SKB, karena menyangkut kewenangan lintas kementerian,” tegas Fikri.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli