Netral English Netral Mandarin
11:27wib
Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) mengaku sudah menyelesaikan 24 masalah yang tertunda ke Badan Anti Doping Dunia (WADA). Pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 booster pada masyarakat.
Lieus Desak Presiden Jokowi Segera Tunjuk Prabowo Jadi Panglima Perang Lawan Covid-19

Rabu, 07-Juli-2021 16:32

Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma
Foto : Istimewa
Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma
20

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Meningkatnya jumlah korban Covid-19 sebulan terakhir, mendorong pemerintah memberlakukan kebijakan membatasi gerak masyarakat.

Setelah sebelumnya melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kini pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali.

Terkait hal itu, koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin perang total melawan pandemi Covid-19.

“Kini saatnya pak Prabowo, selaku Menhan turun tangan memimpin perlawanan terhadap Covid. Dalam hal ini Presiden Jokowi dapat mendelegasikan wewenangnya pada Menhan,” ujar Lieus melalui keterangan tertulis yang diterima netralnews.com, Rabu (7/7/2021).

Menurutnya, pandemi ini sangat berbahaya sehingga Presiden perlu mengambil tindakan serius dengan menunjuk Prabowo sebagai panglima perang melawan Covid-19.

“Sejak bulan Juli 2020, setahun lalu, saya sudah menyarankan agar penanganan melawan Covid-19 jangan dianggap ringan. Segera ambil tindakan serius dengan menunjuk Menhan Prabowo sebagai Panglima Perang Melawan Covid-19,” ujarnya.

Bahkan, Lieus menyebut, sejak awal penyebaran Covid di Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sudah memprediksi hal ini bisa berdampak besar bagi kemanusian dan perekonomian Indonesia. “Tapi Anies malah dibully oleh para buzzeRp,” ungkapnya.

Untuk itu, Lieus menegaskan, Presiden Jokowi harus bertindak cepat dengan memberi mandat kepada Menhan Prabowo agar mengerahkan segala sumber daya pertahanan negara yang dimiliki untuk menyatakan perang total melawan Covid.

“Dalam situasi darurat saat ini, Presiden harusnya menunjuk Menhan sebagai Panglima Perang melawan Covid,” tandas Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) itu.

Lebih lanjut, Lieus mengatakan bahwaadanya varian baru virus corona yang saat ini telah menyebar di berbagai negara, terutama di wilayah Amerika Latin, merupakan hal yang mendesak untuk segera diantisipasi oleh pemerintah Indonesia.

“Sebab itu, perang ini tidak hanya sebatas mencegah dan mengobati, tapi juga perlunya segera dilakukan kebijakan pengetatan akses masuk ke dalam negeri Indonesia," tutur Lieus.

“Harus diakui, saat ini akses masuk ke Indonesia sangat longgar. Kebijakan ini harus dirobah. PPKM tak akan membuahkan hasil jika akses masuk pendatang  ke Indonesia tetap saja longgar,” terangnya.

Lieus menambahkan, selama ini kebijakan pengetatan akses masuk ke Indonesia hanya memberi waktu karantina selama 5 hari. Hal ini sangat disesalkan sejumlah ahli epidemiologi. Apalagi rekomendasi WHO sendiri jelas-jelas menyebut harus 14 hari.

Lieus mengingatkan, upaya melawan Covid tidak bisa lagi dilakukan secara  parsial. “Ini perang total dan harus dipimpin panglima perang yang mumpuni dan dipercaya rakyat. Dan saya berkeyakinan pak Prabowo mampu memimpin perang ini,” tegasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati