Netral English Netral Mandarin
10:25wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Marah Besar! Sebut Makin Tak Berakhlak, Said Didu: Ingat BUMN Milik Negara Bukan Milik Nenek Lho

Jumat, 06-Agustus-2021 07:47

Muhammad Said Didu
Foto : Kolase Netralnews
Muhammad Said Didu
25

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Muhammad Said Didu marah besar gegara pasca hebaoh mantan koruptor diangkat sebagai komisaris BUMN.

“Mhn maaf kasar. Kalian makin tdk berakhlak dlm mengelola BUMN,” kata Said Didu, Jumat 6 Agustus 2021.

“Mantan koruptor, gitaris, rektor yg langgar aturan, timses yg tdk jelas kompetensi kalian angkat jadi komisaris BUMN. BUMN kalian bikin rugi,” katanya.

“Ingat BUMN adalah Milik NEGARA - bukan milik NENEK lho,” tandas Said Didu.

Sementara secara terpisah, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya mendesak Kementerian BUMN untuk mengganti komisaris perusahaan milik negara yang dinilai tidak berintegritas dan tersandung kasus korupsi di masa lalu.

MAKI menyoroti keberadaan Izendrik Emir Moeis sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya sungguh kecewa karena mantan narapidana kasus suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung itu bisa menjadi komisaris di BUMN. Padahal, seharusnya itu tidak boleh terjadi.

"Saya terus terang saja kecewa ada mantan (napi) tindak pidana korupsi menjadi komisaris di sebuah BUMN, dan ini mestinya tidak terjadi," kata Boyamin, Selasa (3/8/2021).

Karena itu, MAKI mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera mengganti Emir Moeis dengan orang yang tidak memiliki rekam jejak terkait kasus korupsi. Seharusnya komisaris BUMN diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan bersih dri kasus-kasus korupsi masa lalu.

"Masih banyak orang yang baik, bersih dan integritasnya bisa dipercaya untuk menjadi komisaris, karena apapun ini akan berdampak buruk ketika mantan napi korupsi jadi komisaris, nanti tidak bisa menjadi teladan," kata Boyamin.

Menurut Boyamin, semua orang bisa berubah, tetapi mengangkat seorang koruptor sebagai komisaris BUMN tidak memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik dan akan berdampak bagi pemerintahan dan negara. Dengan demikian, cita-cita Erick Thohir mewujudkan nilai utama BUMN yakni AHLAK semakin sulit.

“Harapan untuk menjadikan BUMN bersih dari korupsi akan susah ketika komisarisnya orangnya mantan napi korupsi," katanya Boyamin.

Apalagi, kata Boyamin, fungsi BUMN tidak hanya sebagai pelayanan publik, tapi juga sebagai korporasi yang menjalankan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis berkaitan dengan kepercayaan dan butuh keteladanan sehingga membutuhkan orang-orang berintegritas serta bersih.

"BUMN ini kan ada penanaman modal dari negara, jadi harus dijaga betul, dan dicarilah orang-orang yang baik. Nah saya minta menteri BUMN selaku wakil pemegang saham negara, maka harus memberhentikan mantan napi korupsi (Emir Moeis)," tegasnya seperti dilansir era.id.

Seperti diketahui, Izedrik Emir Moeis merupakan napi koruptor yang menerima suap saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR untuk tahun 2000-2003. Sebagaimana yang termuat dalam situs PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis diangkat sebagai komisaris.Di situs resminya Pupuk Iskandar Muda mengaku menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli