Netral English Netral Mandarin
21:33wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Pakar Serukan Full WFH Terkait Melonjaknya Kasus Covid-19 di Klaster Perkantoran Jakarta

Senin, 26-April-2021 20:50

Melonjaknya Kasus Covid-19 di Klaster Perkantoran
Foto : Istimewa
Melonjaknya Kasus Covid-19 di Klaster Perkantoran
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Seiring melonjaknya kasus Covid-19 di Klaster Perkantoran, Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mendorong pemerintah dan institusi kerja agar kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah alias work from home (WFH) secara penuh.

Menurutnya, kebijakan full WFH perlu kembali diperketat pada perusahaan non-esensial, sementara perusahaan yang dikecualikan atau perusahaan esensial dapat bekerja secara WFH dan work from office (WFO) dengan porsi yang pas sesuai kajian epidemiologis.

"WFO yang cenderung meningkat dan mendekati situasi sebelum pandemi ini yang salah kaprah. Jadi namanya WFH harus terus diterapkan, walaupun orang itu pernah komorbid lalu sudah divaksin dan dia disuruh masuk, itu salah," kata Dicky, Senin (26/4).

Sebelumnya Klaster Perkantoran secara global menempati urutan kedua paling sering, setelah klaster rumah tangga.

Dicky lantas menilai para pekerja kantor dinilai memiliki kemampuan dan potensi lebih banyak untuk melakukan pekerjaan secara mobile. Selain itu, mereka memiliki penghasilan tetap, sehingga WFH tak begitu berdampak pada mereka.

Dengan kondisi itu, para pekerja kantor diharapkan dapat meminimalisir sebaran kasus covid-19 di tanah air, mengingat masih banyak pekerja informal yang tidak bisa mengandalkan pekerjaan secara mobile selama wabah global yang sudah menjangkit Indonesia selama kurang lebih 14 bulan terakhir ini.

"Intervensi WFH lebih efektif dan realistis pada pekerja perkantoran, karena mereka punya penghasilan tetap, dan ini harus didukung Pemda dan institusi itu," kata dia.

Sementara itu, DKI Jakarta sendiri tercatat pernah menerapkan kebijakan WFH penuh, kecuali 11 sektor esensial. Kebijakan itu diterapkan pada April 2020 lalu kala Ibukota menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pertama kali.

Sementara di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 per 20 April lalu, disebutkan ketentuan WFH 50 persen dan WFO 50 Persen.

Meski begitu, Dicky menilai bahwa saat ini perkantoran di DKI Jakarta dan beberapa daerah lain hampir 100 persen WFO. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah daerah dan institusi berkoordinasi untuk kembali menerapkan kebijakan WFH sebagaimana mestinya.

"Mungkin masih ada BUMN yang menerapkan, tapi institusi pemerintah masih ragu saya, mereka mungkin sudah mendekati 100 persen bekerja di kantor," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dicky pun menyebutkan tiga faktor penyebab klaster perkantoran melonjak. Pertama, respons pemerintah terhadap penanganan pandemi ini masih belum terlaksana secara maksimal.

Kedua, lemahnya penerapan protokol kesehatan 3M di kantor menurutnya menjadi penyebab krusial lonjakan terjadi. Ketiga, euforia vaksin yang menjadikan para pekerja seolah merasa kebal dengan sebaran virus corona ini.

Sementara penularan covid-19 rawan terjadi di perkantoran, akibat kontak erat, ventilasi yang buruk, makan siang dan penggunaan fasilitas secara bersamaan.

"Jadi euforia vaksinasi juga menjadi kontributor dalam abainya protokol kesehatan di perkantoran ini," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menyebut kasus positif virus corona klaster perkantoran kembali meningkat. Informasi itu diunggah akun resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, @dkijakarta di Instagram, Sabtu (24/4) lalu.

Dari keterangan gambar, disebutkan bahwa pada periode 12-18 April 2021 ada 425 jumlah kasus positif yang ditemukan di 177 perkantoran. Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibanding periode 5-11 April 2021 yang hanya mencatatkan 157 kasus dari 78 perkantoran.

Reporter :
Editor : Wahyu Praditya P