Netral English Netral Mandarin
14:53wib
Ebrahim Raisi dinyatakan sebagai presiden terpilih Iran setelah penghitungan suara pada Sabtu (19/6/2021). Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito terkonfirmasi positif Covid-19 menyusul aktivitasnya yang padat dalam dua pekan terakhir ini.
Paripurna DPRD DKI, Gubernur Anies Serahkan LKPJ 2020

Senin, 19-April-2021 22:41

Gubernur Anies dan Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik usai penyerahan LKPJ 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI
Foto : Istimewa
Gubernur Anies dan Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik usai penyerahan LKPJ 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur DKI, Anies Baswedan, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/4/2021).

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Anies memaparkan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun, di mana tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta lebih banyak berjibaku melawan pandemi COVID-19 dan mengatasi berbagai dampak yang disebabkan oleh krisis kesehatan tersebut.

Meski demikian, beberapa indikator makro mengalami peningkatan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di mana Kinerja pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 tercatat sebesar 80,77 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 80,76.

Di tengah pandemi COVID-19, IPM DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia serta satu-satunya provinsi dengan nilai IPM di atas nilai 80 atau "sangat tinggi". Nampak pada dimensi kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup DKI Jakarta mencapai 72,91 tahun, meningkat dari tahun 2019 yaitu 72,79 tahun.

Dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah juga meningkat. Harapan Lama Sekolah mencapai 12,98 tahun meningkat dari 12,97 tahun di tahun 2019, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 11,13 tahun, meningkat dari tahun 2019 yaitu 11,06 tahun.

"Alhamdulillah, capaian dimensi Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta tahun 2020 sangat baik, meskipun kita berhadapan dengan situasi pandemi, yang membuat dimensi ekonomi yaitu Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan warga DKI Jakarta mencapai Rp. 18,23 juta per tahun, turun sebesar 1,62 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 18,53 juta," kata Anies Baswedan.

"Pandemi akibat virus COVID-19 yang masuk mulai Maret 2020, berdampak sedemikian besar terhadap perekonomian bahkan kegiatan sosial, telah membuat daya beli masyarakat melemah sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat menurun," lanjut dia.

Pada Indikator Ekonomi, DKI Jakarta di akhir tahun 2020 menunjukkan kinerja yang membaik. Dengan mulai membaiknya perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Jakarta yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,36 persen.

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak pertengahan Maret menyebabkan permintaan agregat domestik terkontraksi. Dari sisi pengeluaran, kontraksi perekonomian terjadi pada seluruh komponen, kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) yang tumbuh sebesar 1,60 persen.

Konsumsi rumah tangga yang merupakan motor pertumbuhan dari sisi pengeluaran mengalami kontraksi akibat menurunnya daya beli masyarakat. Demikian juga untuk komponen lain, seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor dan Impor. Pandemi COVID-19 juga mengubah pola inflasi tahun 2020 di DKI Jakarta.

"Pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengatasi penyebaran virus sangat berpengaruh terhadap permintaan atau daya beli masyarakat. Aktivitas ekonomi yang turun dapat dilihat dari angka inflasi yang cukup rendah, di mana inflasi di DKI Jakarta selama Januari - Desember tahun 2020 sebesar 1,59 persen, lebih rendah dibandingkan laju inflasi periode yang sama pada tahun 2019 yaitu 3,23 persen," ujarnya.

Sementara itu, untuk Indikator Sosial, dilihat dari jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada September 2020 tercatat sebesar 496,84 ribu orang atau 4,69 persen. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada periode September 2019 sebesar 362,30 ribu orang atau sebesar 3,42 persen. Terjadinya pandemi COVID-19 menjadi faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di Ibu Kota.

Namun demikian, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tersebut merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, serta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin nasional sebesar 27,55 juta orang atau 10,19 persen.

Selanjutnya, Anies juga menjelaskan hasil-hasil pembangunan yang berkaitan dengan Program Pembangunan Daerah sesuai misi jangka menengah di dalam RPJMD Tahun 2017-2022, dimana  dirinya menguraikan hasilnya per misi.

Dalam Program Pembangunan Daerah pada Misi Pertama, yaitu Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan Biaya Operasional Pendidikan PAUD Negeri.

Kemudian menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri (BOP-SLBN) Jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB untuk program wajib belajar 9 tahun; melakukan penatalaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah bagi 4.500.000 orang Peserta Penerima Bantuan Iuran; memberikan insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 dan penatalaksanaan investigasi penyakit berpotensial Kejadian Luar Biasa (KLB); dan masih banyak lagi.

“Sementara itu, untuk Program Pembangunan Daerah pada Misi Kedua, yaitu Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang, Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM, Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum, Program Pengendalian Banjir dan Abrasi, Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan Pengelolaan Air Limbah, Program Pengelolaan Persampahan, Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, serta Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat,” jelasnya.

Selain itu, terdapat juga Program Pembangunan Daerah pada Misi Ketiga, yaitu Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Pemprov DKI Jakarta, kata dia, telah melakukan program Penataan Administrasi Kependudukan berupa layanan Admindukcapuk secara mobil di 347 lokasi dan alih media perekaman 1 juta register akta berbasis Teknologi Informasi; Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN; serta Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah berupa Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemprov DKI Jakarta dan Digitalisasu Aset Daerah.

Selain itu, telah dilaksanakan pula Program Pembangunan Daerah pada Misi Keempat, yaitu Jakarta sebagai kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial, serta Program Prioritas pada Misi Kelima, yaitu Jakarta Ibu Kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebhinekaan.

Pada bagian akhir, Anies juga menyampaikan apresiasi atas beberapa penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta berkat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta para pelaku pembangunan.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sesmawati