Netral English Netral Mandarin
15:29wib
Komut PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama mengungkap selain menghapus fasilitas kartu kredit bagi direksi, komisaris, dan manajer, juga menghapus fasilitas uang representatif. Terdakwa kasus tes usap palsu RS Ummi Bogor, Rizieq Shihab, akan membacakan duplik pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Bela FPI, TZ: Protes Pelacuran setelah Mengadu ke Aparat Tetap Jalan, Apa itu Intoleransi?

Minggu, 27-December-2020 18:05

Tengku Zul sebut Protes Pelacuran setelah Mengadu ke Aparat Tetap Jalan, Apa itu Intoleransi?
Foto : pinterest.com
Tengku Zul sebut Protes Pelacuran setelah Mengadu ke Aparat Tetap Jalan, Apa itu Intoleransi?
23

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Beberapa waktu terakhir, keberadaan organisasi Front Pembela Islam (FPI) terus-menerus jadi sorotan. Setelah kasus 6 anggota FPI tewas, yang terkini adalah persoalan markas di Megamendung disomasi oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

Selain itu, banyak pihak yang terus menuding bahwa organisasi ini dianggap sering melakukan praktik intoleran hingga melakukan penggerebekan di lokasi-lokasi yang dianggap sarang maksiat.

Menanggapi hal itu, mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain, Minggu (27/12/20) mencuit di akun Twitternya, katanya: "Protes jika di tempat tinggalnya ada rumah judi, rumah permabukan, rumah pelacuran, setelah mengadu ke aparat tapi tidak manfaat dan tetap berjalan.Apa itu yg mereka sebut INTOLERANSI?"

"Jadi terhadap maksiat yg dilarang agama dan negara mesti TERIMA dan MANUT...? Gile Lu, Ndro...," katanya.

Baca Juga :

Zul juga sempat mencuit: "Sekarang ini ada sekelompok orang yang menganggap untuk dapat jabatan di Pemerintahan maka mesti menyerang kelompok yg bersebrangan dgn rezim di Medsos dll. Semakin sering menyerang dan semakin keras harapan duduk makin gede. Hehe... Ueenaak tenan, yo. Emang gitu kah...? Kasihan."

Sementara sebelumnya secara terpisah diberitakan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII selaku pemilik lahan melayangkan somasi meminta pondok pesantren Markaz Syariah pimpinan Habib Rizieq untuk menyerahkan lahan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Front Pembela Islam (FPI) mengatakan pihak Markaz Syariah siap melepas lahan, asalkan diberikan ganti rugi.

Dalam pernyataannya, FPI mengklaim Habib Rizieq mendirikan ponpes Markaz Syariah dengan membayar lahan kepada petani setempat. FPI mengatakan, Markaz Syariah tidak merampas lahan.

"Perlu dicatat bahwa masuknya IB HRS dan pengurus yayasan MS-MM untuk mendirikan ponpes yaitu dengan membayar kepada petani, bukan merampas," kata Wasekum FPI Aziz Yanuar melalui keterangan tertulis, seperti dilansir Detik.com, Kamis (24/12).

FPI menambahkan, pihak Markaz Syariah bersedia melepas lahan dan meminta ganti rugi. Uang ganti rugi akan dipakai untuk membangun ponpes Markaz Syariah di lokasi lain.

"Bahwa pihak pengurus MS-MM siap melepas lahan tersebut jika dibutuhkan negara, tapi silakan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli over-garap tanah dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan," ujar Aziz.

Sementara itu, Habib Rizieq mengakui PTPN VIII memiliki hak guna usaha (HGU) tanah yang menjadi Ponpes Markaz Syariah. Namun Habib Rizieq menyebut tanah itu ditelantarkan oleh PTPN VIII.

"Tanah ini, Saudara, sertifikat HGU-nya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita mungkiri. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat. Tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN. Catat itu baik-baik," kata Habib Rizieq dalam sebuah forum. Habib Rizieq menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah forum sebelum dia ditahan di Polda Metro Jaya.

Lahan yang ditempati Markaz Syariah sendiri cukup luas. Dari surat somasi yang beredar tertanggal 18 Desember 2020, penggunaan fisik tanah HGU seluas kurang lebih 30,91 hektare. Penggunaan lahan sejak tahun 2013 disebut tanpa izin dan persetujuan dari PTPN VIII.

Bagaimana penjelasan PTPN VIII soal lahan yang digunakan Markaz Syariah? PTPN VIII memberikan waktu tujuh hari kerja untuk menyerahkan lahan tersebut. Jika tidak, maka perusahaan membawa perkara ini ke ranah hukum.

Pihak PTPN VIII meminta Markaz Syariah untuk meninggalkan lahan di lokasi tersebut.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII telah pembuatan surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor dan Markaz Syariah milik pimpinan FPI," kata Sekretaris Perusahaan PTPN VIII Maning DT, Kamis (24/12).

Surat somasi dari PT PTPN VIII kepada Ponpes Markaz Syariah itu tertanggal 18 Desember 2020. Dituliskan, ada permasalahan penggunaan fisik tanah HGU PTPN VII, Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 30,91 hektare oleh Pondok Pesantren Agrokultur Markaz Syariah sejak 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PTPN VIII.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto