Netral English Netral Mandarin
09:17wib
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan keamanan ibu kota negara (IKN) baru akan disiapkan semaksimal mungkin. Indonesia kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19 pada pertengahan Januari 2022.
Mahfud MD Tegaskan Tak Sembarangan Beri Rekomendasi Impor Kebutuhan COVID-19

Jumat, 19-November-2021 05:30

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
Foto : Antara.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
0

YOGYAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan selama ini tidak sembarangan memberikan rekomendasi kepada setiap pengusaha yang hendak mengimpor barang kebutuhan COVID-19.

"Orang mau minta rekomendasi saya untuk impor karena katanya bebas pajak, saya selidiki dulu berapa jumlahnya dan berapa yang akan diberikan ke masyarakat," kata Mahfud dalam webinar yang digelar Universitas Islam Indonesia (UII), Kamis (`6/11/2021).

Mahfud mengatakan, hal itu menyusul tudingan sejumlah pihak terkait adanya pejabat negara yang terlibat bisnis PCR.

Padahal, kata Mahfud, pelibatan pelaku usaha untuk ikut membantu pengadaan berbagai kebutuhan barang untuk penanganan COVID-19, termasuk alat kesehatan kala itu tidak terlepas dari program Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).

Melalui program itu, masyarakat diminta terlibat untuk memproduksi barang untuk penanganan COVID-19, termasuk para pengusaha dibebaskan dari pajak impor jika ingin mengadakan obat-obatan atau alat kesehatan untuk membantu penanganan COVID-19 di Tanah Air yang saat itu sedang mengalami lonjakan kasus.

"Pada waktu itu ada krisis kepanikan yang luar biasa. Itulah sebabnya yang kemudian dalam keadaan horor seperti itu pemerintah mengeluarkan KCPEN karena pada waktu itu harus sejajar (penanganan kesehatan) dengan pemulihan ekonomi nasional," ucap dia.

Menyusul kebijakan itu, muncul berbagai industri masker di kalangan masyarakat. Di sisi lain, sejumlah perusahaan juga mulai mengimpor obat dari luar negeri untuk membantu penanganan COVID-19.

"Kemudian muncul ya semacam tuduhan, wah ini bisnis pejabat dan sebagainya," tutur dia.

Ia kembali menegaskan bahwa kebijakan itu ditempuh lantaran situasi mendesak karena persediaan berbagai barang untuk penanganan COVID-19, termasuk masker sangat tinggi sementara ketersediaan minim.

"Saya ingatkan pada waktu itu kita semua sedang sangat panik sehingga ada seruan seperti itu siapa pun yang mau membuat pabrik dibebaskan, yang impor itu bahwa itu untuk membantu penanganan COVID-19 (maka) bebas pajak," ujarnya.

Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa ada oknum pengusaha yang hendak menyalahgunakan kelonggaran itu dengan meminta rekomendasi darinya.

"Sehingga banyak juga orang menyalahgunakan minta 'memo' saya bahwa akan mendatangkan barang-barang ini dari luar negeri untuk bantuan COVID-19, padahal yang diimpor 10 juta yang dibantu (untuk masyarakat) cuma 100 biji. itu ada. Biasa saja di dunia perdagangan gelap yang seperti itu banyak," ujar Mahfud, seperti dilansir dari Antara.

Reporter :
Editor : Irawan HP

Berita Terkait

Berita Rekomendasi