Netral English Netral Mandarin
08:59wib
Pemerintah akan mengubah tata laksana penggunaan obat untuk para pasien Covid-19 guna mengantisipasi virus corona varian Delta berdasarkan usulan lima organisasi profesi kedokteran. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah wilayah kabupaten/kota tertentu mulai 3 hingga 9 Agustus 2021.
Mahfud Sebut Bunuh Diri jika UU ITE Dicabut, Muannas: Setuju Prof, Siapapun Pemerintah yang Berkuasa...

Sabtu, 12-Juni-2021 10:08

Muannas Alaidid
Foto : Istimewa
Muannas Alaidid
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Muannas Alaidid sepakat dengan pendapat Mahfud MD yang mengungkapkan bahwa jika UU ITE dicabut sama saja kita melakukan bunuh diri. 

“Setuju Prof @mohmahfudmd ⁩ siapapun pemerintah yg berkuasa hari ini maupun nanti perlu jaminan kantibmas, medsos hr ini punya peran penting gangguan stabilitas pasti berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” kata Muannas Alaidid, Jumat malam 11 Juni 2021.

Sementara sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan pemerintah tidak akan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) karena mencabut UU itu sama saja dengan bunuh diri.

"UU ITE tidak akan dicabut, bunuh diri kalau kita mencabut UU ITE itu," kata Mahfud dalam konferensi pers tentang UU ITE yang disiarkan YouTube Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kesimpulan itu diambil setelah berdiskusi dengan sekitar 50 orang narasumber, antara lain, akademisi, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, korban ITE, politikus, dan jurnalis.

Menurut dia, UU ITE sangat penting dan harus ada, bahkan rasa kepentingan itu sudah lama muncul sehingga UU ini pertama kali dibuat pada 2008 atau 13 tahun yang lalu

"Tahun 2008 itu sudah dikatakan penting, ini mengancam keamanan, kedaulatan dan keutuhan bangsa kalau kegiatan digital dan elektronik yang agak liar pada waktu itu dibiarkan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud mengatakan, masalah yang muncul dari Undang-undang ITE adalah pelaksanaannya, terutama mengenai sejumlah pasal yang dianggap karet.

"Pasal karet ini kemudian menimbulkan apa yang disebut kriminalisasi. Kemudian, ada diskriminasi dan perlakuan berbeda," katanya.

Untuk menyelesaikan masalah itu pemerintah akan membuat dua produk. Pertama adalah Surat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Polri.

Baca juga: Mahfud: Revisi terbatas UU ITE untuk hilangkan multitafsir

Surat itu berisi pedoman implementasi agar UU ITE berlaku untuk semua orang. Kedua, adalah revisi terbatas. Dimana, sifatnya semantik dari sudut redaksional, dan substansi uraian-uraiannya, kata dia dinukil Antara.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli