Netral English Netral Mandarin
15:03wib
Sebanyak 11 siswa MTs Harapan Baru Cijantung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, meninggal saat kegiatan pramuka susur sungai di Sungai Cileueur. Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan moratorium penerbitan izin usaha baru untuk pinjaman online.
Mantan Napi Korupsi Jadi Komisaris, PB HMI MPO: Slogan BUMN Berakhlak Hanya Lip Service

Sabtu, 07-Agustus-2021 11:00

Ketua Komisi Pemuda dan Mahasiswa PB HMI MPO Kapitang Munaseli
Foto : Istimewa
Ketua Komisi Pemuda dan Mahasiswa PB HMI MPO Kapitang Munaseli
35

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) mengeritik keras penunjukan mantan terpidana korupsi, Izedrik Emir Moeis, menjadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), anak usaha BUMN PT Pupuk Indonesia.

Menurut Ketua Komisi Pemuda dan Mahasiswa PB HMI MPO Kapitang Munaseli, pengangkatan eks narapidana (Napi) kasus korupsi merupakan pelanggaran prinsip dasar pemerintahan, dan jauh dari slogan BUMN berakhlak.

Dia menilai, pengangkatan itu memberi kesan seolah-olah RI kekurangan sosok yang lebih kredibel dan kompeten.

"Slogan BUMN berakhlak hanyalah lip service. Itu sudah melanggar prinsip dasar dari pemerintahan yang kredibel," kata Kapitang melalui siaran tertulis, Jumat (6/8/2021).

Ia pun mempertanyakan apakah pemerintah tidak punya calon lain yang lebih kredibel untuk ditunjuk?

"Pengangkatan Emir Moeis itu memberi kesan sepertinya Indonesia kekurangan orang yang berintegritas, kredibel, dan punya visi memajukan BUMN," katanya.

Kapitang juga menilai, penunjukan eks koruptor menjadi komisaris BUMN mempertontonkan bahwa BUMN mengalami kemunduran dan tidak memiliki moral di bawah kepemimpinan Menteri BUM Erick Thohir.

Seharusnya, menurut dia, Menteri Erick mencek terlebih dahulu apakah Emir Moeis punya riwayat buruk atau tidak selama menjadi pejabat publik.

“Jangan sampai publik menilai Erick jadi pelindung koruptor, karena penunjukkan Emir Moeis itu berdampak pada kinerja PT Pupuk Iskandar Muda, dan bisa jadi bumerang,” tegasnya.

Soal adanya pemakluman bahwa para eks Napi dapat menduduki sebuah jabatan setelah menjalani masa pidana sebagai bentuk penghargaan atas hak asasi sang Napi tersebut, Kapitang tak sependapat, karena menurutnya, pejabat publik harus bersih dan bebas dari penyimpangan kekuasaan, termasuk latar belakangnya.

Seperti diketahui, terhitung sejak 18 Februari 2021 Emir Moeis menjadi komisaris PT PIM. Dia ditunjuk menduduki jabatan itu oleh para pemegang saham di perusahaan plat merah tersebut.

Emir merupakan terpidana kasus lelang proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung pada 2004, saat masih menjadi anggota Komisi VIII DPR RI.

Pada tahun 2014, politisi PDIP itu divonis 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan penjara, karena dinyatakan terbukti menerima suap senilai USD 357 ribu dari Konsorsium Alstom Power Inc yang mendaftar menjadi salah satu peserta lelang proyek itu.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP