Jumat, 19-Februari-2021 12:45

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Waseksjen) Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Tengku Zulkarnain menilai kalau Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tak membawa kebaikan untuk umat muslim.

Apalagi, kata Tengku, kalau memperbolehkan buka aurat bagi muslimah sangat menyalahi aturan.

"Mau pakai SKB 3 Menteri, bahkan 30 Menteri, ditambah Peraturan Presiden, ditambah Piagam PBB sekalipun, kalau membolehkan buka aurat bagi Muslimah tidak akan membawa kebaikan sama sekali bagi akhlak siswi Muslimah.Dan, di akhirat semua SK itu tdk membuat Allah takut mengadili," tulisnya seperti dilansir di Jakarta, Jumat (11/2/2021).

Seperti dilansir, pemerintah mengeluarkan aturan terkait pemerintah daerah dan sekolah negeri soal seragam beratribut agama.

Aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri itu menyatakan, pemda maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Waseksjen) Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Tengku Zulkarnain menilai kalau Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tak membawa kebaikan untuk umat muslim.

Apalagi, kata Tengku, kalau memperbolehkan buka aurat bagi muslimah sangat menyalahi aturan.

"Mau pakai SKB 3 Menteri, bahkan 30 Menteri, ditambah Peraturan Presiden, ditambah Piagam PBB sekalipun, kalau membolehkan buka aurat bagi Muslimah tidak akan membawa kebaikan sama sekali bagi akhlak siswi Muslimah.Dan, di akhirat semua SK itu tdk membuat Allah takut mengadili," tulisnya seperti dilansir di Jakarta, Jumat (11/2/2021).

Seperti dilansir, pemerintah mengeluarkan aturan terkait pemerintah daerah dan sekolah negeri soal seragam beratribut agama.

Aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri itu menyatakan, pemda maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.