Netral English Netral Mandarin
23:19 wib
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meyakini dirinya tertular Covid-19 saat makan karena harus melepas masker. Ia pun mengimbau masyarakat menghindari makan-makan bersama orang lain. akan menggunakan GeNose, alat deteksi virus corona atau Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada (UGM), di sejumlah stasiun kereta api di Indonesia mulai 5 Februari 2021.
Mau Cabut Laporan RS Ummi, Teddy Sarankan Walkot Bogor Jadi Pemain Sinetron Saja

Kamis, 03-December-2020 14:50

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi
Foto : Twitter
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menyindir Wali Kota Bogor Bima Arya yang disebut akan menarik laporan RS Ummi.

Menurut Teddy, sikap yang ditunjukkan Bima tak ubahnya seperti jagoan bohongan yang ada di sinetron televisi. Padahal sebelumnya, Bima dengan lantang melaporkan RS Ummi dan bahkan menyebutkan bahwa pemkot bisa saja memberikan hukuman hingga penutupan jika terbukti RS Ummi menghalangi kerja Satgas Covid Pemkot Bogor saat Habib Rizieq Shihab menjalani perawatan di sana. 
“Kalau mau jadi jagoan bohongan, mending jadi pemain sinetron, jangan jadi kepala daerah.  
@BimaAryaS,” Sindir Teddy di akun Twitternya, Kamis (3/12/2020).
Sindiran untuk Bima rupanya bukan hanya dari Teddy, namun juga dari Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri. Kapolda menegaskan, laporan tersebut tidak dapat dicabut. Pasalnya laporan itu, merupakan laporan pidana, bukan delik aduan.
"Saya ingin menjelaskan pertama saya tidak yakin wali kota sungguh-sungguh menyatakan itu (cabut laporan), itu pertama," kata Dofiri, saat ditemui di Mapolda, Senin (30/11/2020).
"Ini bukan delik aduan, tapi pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya yakni kepolisian untuk menghandle langsung dan mengusut perkara ini," sambung Dofiri.
Dofiri menjelaskan, berdasarkan data yang ia dapat, per hari kemarin, Minggu (29/11/2020) jumlah orang yang terpapar Covid-19, mencapai angka enam ribu. Angka tersebut, merupakan angka yang tertinggi, semenjak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia.
Jika memang Bima Arya mencabut laporannya tersebut, itu sama saja Bima Arya tidak tegas tangani penyebaran Covid-19.
"Jadi kalau misalnya masih ada yang mencla mencle dan masih kurang serius dalam penanganan protokol kesehatan, maka kita tentunya bakal mengambil langkah hukum yang tegas dan terukur," katanya.
Jendral bintang dua itu, berharap seluruh elemen Satgas Covid-19 di daerah terutama di Jabar, untuk turut aktif memutus mata rantai Covid-19. Ia pun telah instruksikan kepada jajarannya, untuk lakukan mendukung sepenuhnya pelaksanaan protokol kesehatan.
"Covid-19 adalah penyakit yang membahayakan dan penularannya sangat cepat dan meluas, oleh karena itu perlu upaya kita bersama dan dalam hal ini pihak kepolisian akan bersungguh melakukan tindakan yang lebih tegas dan terukur tentunya dan saya sampaikan kepada jajaran agar mendukung dan membackup sepenuhnya untuk pendisiplinan terhadap protokol kesehatan, saya kira itu," paparnya.
Adapun laporan tersebut, tertuang dalam LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA dengan pasal yang disangkakan adalah Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 1984.
Dalam laporan itu, RS UMMI diduga menghalangi atau menghambat Satgas Covid-19 yang akan melakukan tes usap terhadap salah satu pasien yang diduga terpapar Covid-19. Kepada Satgas Covid-19, RS Ummi Kota Bogor dinilai tidak memberikan penjelasan yang utuh terkait protokol penanganan pasien tersebut.
 



Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati