Netral English Netral Mandarin
02:00wib
Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.
Mega Larang Kader PDIP Bahas Capres 2024

Rabu, 25-Agustus-2021 02:00

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri
Foto : Istimewa
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya untuk bicara soal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) 2024. 

Instruksi itu tercantum dalam surat bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 tertanggal 11 Agustus 2021 yang diteken langsung oleh Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Instruksi perihal "Penegasan Komunikasi Politik" itu ditujukan kepada DPP PDIP, anggota Fraksi PDIP di DPR, DPD dan DPC PDIP, anggota Fraksi PDIP DPRD provinsi dan kabupaten/kota, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dari PDIP.

"Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai," bunyi instruksi tersebut.

Instruksi ini merujuk pada surat DPP PDIP nomor 2997, 2998, 2999/IN/DPP/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 perihal komunikasi politik dan mencermati dinamika politik internal partai.

Megawati menegaskan kepada seluruh jajaran tiga pilar PDIP di tingkatan masing-masing bahwa calon presiden dan calon wakil presiden merupakan hak prerogatif ketua umum.

PR Hal tersebut tertuang dalam pasal 15 huruf f Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2019 yang berisi: “Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden,” demikian petikan ketentuan yang tertulis dalam surat bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 itu.

Megawati menyatakan, skala prioritas partai saat ini adalah membantu rakyat di dalam menangani seluruh dampak pandemi Covid-19.

Menurut dia, peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat serius dan sudah menjadi tugas bersama agar seluruh anggota dan kader partai banteng bahu-membahu dan bergotong-royong membantu rakyat.

"Demikian penegasan ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai," kata Megawati.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya instruksi tersebut.

Dia mengatakan, kongres sudah mengamanatkan kepada Megawati selaku ketua umum untuk memutuskan calon presiden dan wakil presiden yang akan datang.

Hasto juga menyebut bahwa kehendak rakyat adalah panduan yang baik dalam menentukan calon pemimpin ke depa, namun dia menuturkan skala prioritas PDIP saat ini untuk menangani pandemi Covid-19 dan konsolidasi partai.

“Karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mekanisme partai kongres sudah mengamanatkan kepada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan,” ujar Hasto dalam konferensi pers seusai bertemu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Selasa (24/8/2021).

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Wahyu Praditya P