Netral English Netral Mandarin
17:51wib
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa pernah menjadi korban dugaan penipuan oleh anak bungsu Akidi Tio, Heriyanty. Pesawat Kepresidenan ganti warna cat dari biru langit menjadi merah putih. Pergantiam cat itu menuai pro kontra.
Membangkang terhadap Presiden, Abdillah: Apa Tidak Sebaiknya KPK Mendirikan Negara Sendiri?

Jumat, 11-Juni-2021 11:18

Abdillah Toha
Foto : Istimewa
Abdillah Toha
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dianggap membangkan Presiden, Abdillah Toha menyentil keras KPK. Ia menyarankan KPK mendeklarasikan merdeka dari Republik Indonesia. 

“KPK yang sekarang statusnya sebagai pegawai negeri membangkang terhadap keputusan presiden. Melanggar ketetapan Mahkamah Konstitusi ttg pegawai KPK. Sekarang mengelak panggilan Komnas Ham,” kata Abdillah Toha melalui akun Twitternya, seperti dinukil NNC, Jumat 11 Juni 2021.

“Apa tidak sebaiknya KPK mendeklarasikan diri merdeka dari RI dan mendirikan negara sendiri?” imbuhnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memperjelas maksud pemanggilannya. 

Menurutnya, Komnas HAM tidak boleh memanggil siapapun tanpa adanya kejelasan. Kejelasan yang dimaksud Ghufron, soal undangan atau surat panggilan yang dilayangkan Komnas HAM kepada KPK. 

Dalam surat tersebut, Ghufron mempermasalahkan kejelasan terkait pelanggaran HAM apa yang dilanggar KPK dalam melaksanakan alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Tidak boleh atas nama penegakan HAM, ada proses-proses yang melanggar HAM, termasuk dalam hal ini Komnas HAM tidak boleh memanggil dalam ketidakjelasan yang merupakan pelanggaran atas kepastian hukum," kata Ghufron kepada MNC, Jumat (11/6/2021). 

"Itu karena hormat dan kecintaan KPK kepada Komnas HAM yang merasa berwenang untuk memanggil siapapun, silakan, tapi dengan cara-cara yang menghormati HAM," katanya lagi. 

Ghufron mengaku KPK tetap menghargai semua lembaga negara, termasuk Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Hanya saja, kata Ghufron, para pimpinan ingin mendapat penjelasan lebih dahulu soal maksud pemanggilan Komnas HAM. 

Hal itu dilakukan KPK dengan kembali mengirim surat balasan kepada Komnas HAM untuk mempertanyakan kejelasan maksud pemanggilan para pimpinan KPK. 

"KPK menyampaikan (surat) balasan untuk mempertanyakan dalam dugaan pelanggaran HAM apa hal panggilan tersebut. Sehingga perlu diklarifikasi tidak benar KPK disebut telah mangkir (tidak hadir tanpa alasan) atas panggilan Komnas HAM,"  kata Ghufron.

Ghufron menyakini, walau Komnas HAM masih dalam proses permintaan keterangan, namun tetap ada konteksnya, yaitu laporan dugaan pelanggaran HAM. 

Oleh karenanya, dia meminta agar ada kepastian dalam proses ketatanegaraan dan oenegakan hukum di Indonesia. 

"Jadi tidak boleh panggilan tidak jelas konteks dan dalam hal dugaan pelanggaran HAM apa KPK dipanggil. Kepastian hukum perihal judul panggilan, hal tersebut wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU HAM," tuturnya. 

Sebelumnya, Komnas HAM melayangkan surat panggilan kedua untuk pimpinan KPK. Sebab, pimpinan KPK tidak hadir panggilan pertama terkait aduan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pada panggilan keduanya, Komnas HAM meminta pimpinan KPK hadir untuk menjelaskan polemik TWK.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli