Netral English Netral Mandarin
00:08wib
Dua laga babak 16 besar Euro 2020 (Euro 2021) sudah diketahui dengan mempertemukan Italia vs Austria dan Wales vs Denmark. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) khawatir rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya kolaps di tengah lonjakan kasus Covid-19.
Mempertajam CRPD, Kemensos Komitmen Penuhi Hak Penyandang Disabilitas 

Kamis, 15-April-2021 10:40

Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan pertemuan Tim Koordinasi Nasional.
Foto : Kemensos
Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan pertemuan Tim Koordinasi Nasional.
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa bentuk komitmen negara Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Upaya itu dengan meratifikasi Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD) yaitu Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 

 

Ratifikasi ini tertuang dalam Undang-Undang Negara  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan pertemuan Tim Koordinasi Nasional Upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan penyerahan Surat Keputusan Presiden tentang Satya Lencana Perintis Kemerdekaan di Gedung Aneka Bhakti Kemensos di Jakarta.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mempertajam laporan CRPD yang memuat capaian, hambatan, tantangan dan praktik-praktik baik dalam pelaksanaan CRPD di berbagai bidang kehidupan di Indonesia. 

Lebih lanjut upaya itu diikuti dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ini merupakan wujud negara hadir untuk para penyandang disabilitas.

Sebagai negara peratifikasi CRPD, Indonesia wajib melaporkan pelaksanaannya kepada dunia internasional melalui United Nations Commitee.  Pelaporan pertama terkait implementasi CRPD telah disusun oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI.

Penyusunan laporan ini juga melibatkan Kementerian/Lembaga bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. 

Laporan telah disampaikan pada tanggal 27 Januari 2021 oleh Kementerian Luar Negeri ke United Nations Committee CRPD dan akan dimintai keterangan dalam Dialog Konstruktif bersama United Nations Committee pada Agustus/September 2021.

Tim Koordinasi Nasional bertugas melakukan sinkronisasi program dan kebijakan, melaksanakan program dan kebijakan, mewujudkan anggaran dan menyinkronkan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan mandat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 129, Menteri Sosial berperan dalam melakukan koordinasi tingkat nasional agar tugas-tugas dari Tim Koordinasi Nasional dapat berjalan efektif.

Risma meminta kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan substansi CRPD dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas seperti bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sebagainya. 

"Itu perlu dilakukan agar dapat memberikan/menyampaikan laporannya terhadap pelaksanaannya di Lembaga bapak/ibu sekalian melalui Tim Koordinasi ini," ujar Risma.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Eselon I di Lingkungan Kemensos, Staf Khusus Menteri Sosial, Tim Teknis Menteri Sosial, Kementerian/Lembaga Terkait dan Akademisi. 

Sebagai informasi, permasalahan penyandang disabilitas merupakan cross cutting issue yang meliputi berbagai aspek kehidupan, sehingga membutuhkan penanganan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan.

Kemensos juga menyerahkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 7/TK/TAHUN 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang penganugerahaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Perintis Kemerdekaan kepada 6 orang ahli waris, sebagai penghargaan kepada pendiri atau pemimpin pergerakan kebangsaan yang telah berjasa dalam perintis kemerdekaan.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Nazaruli