Netral English Netral Mandarin
01:24wib
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan hanya membuka akses enam pintu masuk kedatangan perjalanan internasional untuk WNI. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengatakan ada kemungkinan turis mancanegara bisa kembali mengunjungi Indonesia pada 2022 mendatang.
Mendes Tegaskan Prinsip Permendes: Turunkan Kemiskinan dan Pembangunan Kebutuhan

Minggu, 15-Agustus-2021 19:45

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar
Foto : Martina Rosa
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar
57

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memaparkan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan pembangunan desa yaitu Pertama meningkatkan kualitas hidup manusia, Kedua, meningkatkan pelayanan publik di desa, Ketiga penanggulangan kemiskinan, dan Keempat masyarakat desa jadi subyek pembangunan.

"Itulah saya selalu berusaha untuk bangun kepercayaan diri bahwa desa itu bisa dipercaya dan bisa lakukan sesuai dengan amanat UU Desa," kata Halim Iskandar, baru-baru ini di Jakarta.

Olehnya, setiap tahun, Kemendes PDTT selalu menyusun Peraturan Menteri Desa (Permendes) untuk penentuan prioritas Dana Desa.

"Prinsip dalam Permendes itu berbicara soal penurunan kemiskinan dan peningkatan pelayanan serta perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan," tegas Mendes Halim.

Salah satunya dengan lakukan pemutakhiran data desa yang nantinya diharapkan mulai tahun 2022, perencanaan pembangunan desa berbasis pada masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan dukungan data, bukan keinginan elit desa.

Hingga 11 Agustus, SDGs Desa yang dikumpulkan oleh 1.504.168 relawan, telah terhimpun Informasi desa sebanyak 43.232 desa atau 58 persen yang terdiri dari 464.402 Rukun Tetangga, 29.089.189 keluarga atau 94 persen dengan 86.059.356 jiwa atau 73 persen.

Olehnya, kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini, dengan integrasi data desa itu makan perlu dilakukan integrasi pelayanan terhadap masyarakat desa.

Pelayanan terintegrasi atau terpadu Dibutuhkan kata Halim Iskandar, karena beragamnya kebutuhan warga olehnya dibutuhkan praktis dan bisa dipenuhi dengan cepat.

"Olehnya perlu layanan terpadu yang langsung menyentuh kesejahteraan warga dan berada dekat pemukiman," kata Halim Iskandar.

Pilihannya ada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang memang selama ini aktif mengundang partisipasi warga dan didukung oleh Perangkat Desa. Posyandu ini dinilai mampu memberikan layanan kepada warga desa dengan memadukan kerja-kerja di SDGs Desa.

Hal ini merujuk pada data terdapat 660.116 posyandu atau sekitar 9 pos per desa). Sismatikanya 245.718 posyandu aktif bulanan, 130.107 posyandu aktif dua bulanan dan 284.291 posyandu dengan aktivitas tidak terjadwal dengan partisipasi warga di 70.086 desa atau setara 93 persen.

Pendanaan Posyandu pun sumber dari APB Desa, Iuran Warga dan pendanaan lain seperti dari Pemda, perusahaan dan dan lainnya.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Wahyu Praditya P