3
Netral English Netral Mandarin
04:47 wib
Salah satu pendiri Partai Demokrat (PD), Hencky Luntunngan, menyebut KLB dipastikan akan digelar pada Maret ini. Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Mengintip Pemekaran Provinsi Kalteng di Mata Teras Narang

Senin, 25-January-2021 19:34

Mengintip Pemekaran Provinsi di Kalteng di Mata Teras Narang
Foto : Antara
Mengintip Pemekaran Provinsi di Kalteng di Mata Teras Narang
2

PALANGKA RAYA, NETRALNEWS.COM - Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010-2015 Agustin Teras Narang mengaku sering mendapat pertanyaan dari berbagai pihak terkait adanya usulan Daerah Otonomi Baru atau pemekaran provinsi di wilayah setempat.

Undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang masih berlaku telah mengatur adanya proses pembentukan DOB atau pemekaran provinsi, kata Teras Narang melalui pesan singkat yang diterima di Palangka Raya, Senin.

"Mekanisme pengusulan pemekaran provinsi itu pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan," ucap pria yang sekarang ini menjadi anggota DPD RI ini.

Baca Juga :

Dia menambahkan, sepanjang pihak yang mengusulkan pembentukan DOB tersebut, telah menempuh prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, maka proses akhirnya kembali kepada kepala daerah dan lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi induk. Apakah menerima atau menolak usulan tersebut.

Teras Narang mengatakan manakala kepala daerah dan lembaga perwakilan rakyat di provinsi induk menerimanya, maka proses usulan DOB tersebut berlanjut ke tingkat pusat, yakni Pemerintah Nasional, DPR RI,dan DPD RI, agar ditindak lanjuti sesuai dengan tata cara/mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.

"Perlu juga saya sampaikan bahwa sampai sekarang ini di DPD RI, ada lebih kurang 173 usulan pembentukan DOB yang masih belum disetujui untuk ditindaklanjuti," ucap dia.

Senator RI asal Kalimantan Tengah itu mengemukakan, sesuai dengan hasil pertemuan Pimpinan DPD RI dengan Bapak Wakil Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) beberapa waktu lalu, disampaikan bahwa hingga sekarang ini penghentian (moratorium) untuk pembentukan DOB masih berlaku.

Dia pun berharap berbagai tanggapan yang telah disampaikan ini, ini dapat menjadi jawaban atas pertanyaan dari sejumlah pihak di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila.

"Ini tanggapan singkat dari saya, selaku Anggota DPD RI, selaku salah seorang Wakil Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di DPD RI maupun MPR RI," demikian Teras Narang seperti dinukil Antara.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto