Netral English Netral Mandarin
15:48wib
Putri salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates yakni Jennifer Gates, sudah resmi menikah dengan pacarnya. Ia menikah dengan pria muslim dari Mesir bernama Nayel Nassar. Tim bulu tangkis putri China menjadi juara Piala Uber 2020 setelah mengalahkan Jepang pada final yang berlangsung di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021) dini hari WIB.
Menjadi Pelayan Publik yang Dicintai Masyarakat di Kawasan Danau Toba

Jumat, 10-September-2021 14:15

Erikson Sianipar sedang berbincang dengan warga di Tapanuli Utara
Foto : Dok. Bisukma
Erikson Sianipar sedang berbincang dengan warga di Tapanuli Utara
25

TARUTUNG, NETRALNEWS.COM -  Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memang pantas menjadi contoh sekaligus cermin bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. 

Kementerian Dalam Negeri selama dua tahun berturut-turut yakni pada 2018 dan 2019 menempatkan Banyuwangi sebagai kabupaten Terinovatif peringkat pertama dari kabupaten seluruh Indonesia. 

Mengapa bisa demikian? Salah satu faktor penentunya adalah karena Pemkab Banyuwangi secara berkelanjutan melakukan inovasi yang memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah layanan publik. 

Melalui program “Smart Kampung”, setidaknya 189 desa se-Banyuwangi sudah teraliri fiber optic untuk menunjang pelayanan publik.  Semua desa kemudian dipacu untuk meningkatkan layanannya. 

Masing-masing desa sudah dikembangkan self service di mana warga kampung saat mengurus dokumen tidak perlu bertemu petugas. 

“Banyuwangi yang dulu dikenal dengan citra klenik, kini menuju daerah dengan pelayanan publik berbasis digital,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas seperti dikutip di laman banyuwangikab.go.id, Jumat (22/11/2019) silam.

Selain Smart Kampung, saat ini Banyuwangi kemudian mengembangkan “Mal Pelayanan Publik” yang merupakan pusat pelayanan terintegrasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan kabupaten. 

Mal ini melayani 202 pengurusan perijinan/dokumen dari berbagai instansi. Tidak hanya pengurusan yang menjadi domain pemkab, namun layanan dari kepolisian, kementerian agama, PLN, BPJS, kementerian keuangan, pengurusan paspor, hingga pengurusan dokumen TKI juga dipusatkan di Mal Pelayanan publik ini.

Upaya perbaikan juga dilakukan dengan rutin menggelar survei kepuasan layanan publik setiap enam bulan sekali. Survei ini dilakukan untuk evaluasi kinerja pelayanan publik daerah.

Tak hanya itu, Anas juga menetapkan SOP respon pengaduan publik maksimal 4 jam. Setiap pengaduan pelayanan publik yang diterima baik lewat kanal resmi pengaduan maupun sosial media wajib ditindaklanjuti dengan SOP maksimal 4 jam sejak diterimanya aduan.

"Ini perlu dilakukan untuk menjaga sekaligus evaluasi kinerja kami. Karena bagi kami, saah satu tolok ukur kinerja pelayanan publik ada pada penilaian masyarakat yang menjadi pihak yang mendapatkan pelayanan secara langsung setiap harinya," pungkas Anas.

Pelayanan Publik di Kawasan Danau Toba (KDT) 

“Bisa disimpulkan bahwa Pemkab Banyuwangi unggul dalam memberikan layanan publik karena memiliki kesiapan, perencanaan, dan kemampuan beradaptasi melalui  program yang jelas di tengah era Revolusi Industri 4.0,” kata Pendiri Yayasan Bisukma, Erikson Sianipar saat berbincang-bincang dengan Netralnews, Jumat 5 September 2021.

Dalam pandangan Erikson Sianipar, kesiapan itu tak lepas dari faktor ketersediaan sumber daya manusia (SDM) unggul, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur mendukung , dan budaya masyarakat yang baik.

“Khusus untuk semua kabupaten di kawasan Danau Toba (KDT) seperti di Humbahas, Samosir, Toba, dan Tapanuli Utara, Pemkab Banyuwangi adalah satu referensi penting dalam upaya memajukan layanan publik di masa mendatang,” tutur Erikson. 

Erikson kemudian menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur internet di semua desa di wilayah KDT patut menjadi prioritas. 

“Jaringan iinternet kecepatan tinggi (broadband) masuk ke semua desa di kawasan Danau Toba harus segera dituntaskan. Ini satu hal sangat penting mengingat daerah kawasan Danau Toba kaya dengan potensi pertanian , budaya, dan pariwisata namun belum terpompa secara maksimal karena tidak semua daerah memiliki jaringan internet memadai,” kata Erikson. 

“Tak hanya dimanfaatkan sebagai sarana  layanan publik, infrastruktur internet juga akan memacu pembangunan di sektor pariwisata, UMKM, pertanian, dan perdagangan. Semua akan berjalan lebih dinamis dan membuat setiap warga dengan mudah dapat mengakses apa yang mereka butuhkan,” imbuh Erikson.

Internet akan membuka peluang besar bagi masyarakat untuk menjaring konsumen baik domestik maupun konsumen mancanegara (market place)

Digitalisasi Pelayan Publik

Pandemi Covid-19 telah membuka mata masyarakat bahwa digitalisasi pelayanan publik mutlak harus segera diwujudkan di seluruh pemerintah daerah. 

“Meski Pandemi, masyarakat tetap memiliki hak memperoleh layanan yang baik dari aparatur pemerintah Indonesia. Untuk menghindari eskalasi kasus Covid-19, maka digitalisasi pelayanan publik adalah solusinya. Kontak layanan tetap bisa berlangsung. Masyarakat tidak harus datang ke kantor layanan pemerintah karena sudah dapat mengakses lewat handphone atau device yang dimiliki,” kata Erikson Sianipar. 

(Erikson Sianipar saat memberi kuliah umum di UNEFA, Dok. Bisukma)

Menurut Erikson, banyak sekali manfaat dari digitalisasi layanan publik. 

“Banyak manfaatnya. Dengan digitalisasi, masyarakat akan mendapat kepastian layanan, kepastian waktu, proses yang cepat, dan informasi status pelayanan. Juga akan menekan produk layanan berbasis kertas. Dan lebih penting lagi bentuk-bentuk layanan berupa pembayaran dilakukan secara cashless sehingga meminimalisir celah korupsi. Layanan menjadi lebih kredibel,” imbuh Erikson. 

Digitalisasi pelayanan juga memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana dan sejauh mana proses layanan yang sedang dibutuhkan. Di sisi lain, pemerintah juga bisa dengan cepat mengetahui sejauh mana performa layanan yang diberikan.

“Pelayanan publik digital dapat menjadi alat sosialisasi kinerja dan program pemerintah. Apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pelayanan publik otomatis hal ini akan mengembalikan trust society kepada pemerintah,” kata Erikson.

Berikutnya, digitalisasi pelayanan publik memungkinkan sistem pendataan yang terorganisir antar instansi pemerintahan. 

“Jika masih dilakukan secara manual, tentunya akan mengalami kesulitan dan tidak terorganisir dengan baik. Dengan digitalisasi layanan publik, data akan terintegrasi antar instansi misalnya Dukcapil, Kepolisian, Kementerian Agama, PLN, BPJS, Kementerian Keuangan, pajak, pengurusan paspor, dan lain-lain,” tandas Erikson.

SDM Pelayan Masyarakat yang Unggul

Selain infrastruktur internet  dan digitalisasi layanan publik, menurut Erikson, pembangunan sektor sumber daya manusia (SDM) di Kawasan Danau Toba juga patut menjadi prioritas. 

Ambil salah satu contohnya di Tapanuli Utara. Untuk diketahui, jumlah ASN di Tapanuli Utara mencapai 5.090 orang. Mereka melayani seluruh warga masyarakat Tapanuli Utara, yang dalam catatan BPS pada tahun 2020 berjumlah 312.758 jiwa.

Bila ditengok dari latar belakang pendidikannya, jumlah ASN di Tapanuli Utara terdiri dari 24 orang berijazah SD, 67 orang berijazah SLTP, 1.250 orang berijazah SLTA, 91 orang lulusan D1, 198 lulusan D2, 749 lulusan D3, 34 orang lulusan D4, 2.465 orang lulusan S1, dan 212 lulusan S2. Jadi, mayoritas sudah berijazah Perguruan Tinggi. 

“Indonesia bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Dibutuhkan tiang-tiang dan pondasi yang kuat yakni ASN dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk di Kawasan Danau Toba. ASN harus kokoh dari segala sisi. Birokrasi berkualitas maka layanan publik mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah juga akan berkualitas. Pendidikan yang khusus mempersiapkan tenaga birokrat harus mampu menjawab kebutuhan di masa mendatang,” kata Erikson Sianipar. 

Mengingat Kawasan Danau Toba merupakan daerah yang memiliki potensi tinggi mulai dari bidang pertanian hingga pariwisata. Maka, dengan sendirinya, sebagai pelayan publik, ASN di daerah ini diharapkan menguasai semua bidang tersebut.

“Kompetensi  sumber daya manusia manusia di Kawasan  Danau Toba harus dikembangkan dan diarahkan ke sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi dan berbasis ilmu pengetahuan . Maka ASN di wilayah ini harus selangkah lebih maju dari warga pada umumnya. Harus ada ASN memiliki keahlian mumpuni di semua sektor tersebut,” terang Erikson.

Pembinaan dan pelatihan untuk ASN dengan sendirinya disesuaikan dengan hasil pemetaan tersebut. 

“Jadi, pemetaan kompetensi bukan hanya untuk keperluan promosi dan mutasi saja, tetapi juga untuk pembinaan dan pelatihan sehingga mampu menjadi pelayan masyarakat di semua sektor perekonomian yang menjadi target pembangunan di Kawasan Danau Toba,” kata Erikson.

ASN harus mampu memiliki budaya baru yang serba gesit, adaptip dengan perubahan zaman, memiliki jiwa pembelajar, disiplin tinggi, inovatif, dan berintegritas tinggi.

“Intinya bahwa transformasi yang dilakukan di dunia usaha dan industri juga harus terjadi di semua sektor pemerintahan di Kawasan Danau Toba,” tegas Erikson.

Pelayan yang Berintegritas

Dalam pandangan Erikson, sebagai pelayan publik, semua ASN harus berintegritas di manapun dan kapanpun serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat umum.

“Kemampuan ASN diharapkan mampu memformulasi strategi dan kuat dalam mengeksekusi serta benar-benar menunjukkan KETELADANAN,” kata Erikson Sianipar.

Integritas harus senantiasa dijaga karena sekali ASN melanggar intregritas maka roboh dan tak mudah untuk memperbaikinya. Citra buruk akan mudah melekat dalam pandangan masyarakat. 

(Erikson Sianipar berbincang-bincang dengan warga Tapanuli Utara, Dok. Bisukma)

Menyitir hasil kajian Tim Peneliti dari Center for Study of Governance and Administrative Reform, Universitas Indonesia (UI-CSGAR) tahun 2019 berjudul “Indeks Persepsi Masyarakat tentang Profesionalitas dan Rebranding ASN Tahun 2019”  disebutkan bahwa masyarakat (responden) lebih banyak mendapatkan berita negatif tentang ASN dibandingkan berita positif. 

Mereka juga jarang melihat iklan yang menggambarkan bahwa aparatur birokrasi Indonesia itu bekerja dengan hospitality yang membuat masyarakat nyaman saat harus berurusan dengan aparatur negara.

Berita negatif dan kurangnya iklan layanan ASN memperkuat persepsi negatif terhadap ASN. Untuk meningkatkan persepsi positif terhadap ASN dibutuhkan adanya rebranding mengenai citra ASN. 

“Peran media sangatlah penting. Dengan prinsip jurnalisme yang berimbang, di satu sisi ASN kinerja ASN termonitor, di sisi lain pemberitaan tentang ASN juga digencarkan. Termasuk iklan layanan ASN yang bisa membuat masyarakat tidak takut serta nyaman dan senang jika harus berurusan dengan aparatur negara,” kata Erikson. 

(Erikson Sianipar bersama generasi muda Pangaribuan, Tapanuli Utara, Dok. Bisukma)

Merangkul Generasi Milenial 

Meningkatkan citra layanan publik juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, TwitterYoutube, maupun Instagram. Apalagi, media massa bisa menjadi alat penting untuk merangkul generasi muda mengingat generasi milenial tak bisa lepas dari media sosial.

“Selama ini, citra ASN lebih banyak dituangkan di laman website resmi pemerintahan. Penggunaan media sosial akan menghadirkan kekinian dan ASN pun bisa sangat sangat responsif karena bisa berkomunikasi langsung dengan warganet di Kawasan Danau Toba,” kata Erikson. 

Terakhir, pelatihan bagi ASN juga harus bisa menguatkan kesadaran antisuap, antikorupsi, beretika, dan beretiket.

“Moralitas antisuap, antikorupsi, selalu menjiwai etiket dan etika, harus terus ditanamkan dan dirawat. Jangan sampai ada lagi pandangan bahwa berurusan dengan birokrasi pasti sulit. Citra ASN yang  terbangun adalah pelayan masyarakat dan dengan itu, masyarakat semakin mencintai ASN Indone

Warga juga tetap tidak jemu jemu memberi masukan konstruktif agar perancangan perbaikan layanan publik  ke depan, dapat terus ditingkatkan

“Mari kita dukung segala upaya yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten lainnya di Kawasan Danau Toba, dalam upaya mempercepat hadirnya layanan publik yang prima dan berkelas dunia,” demikian Erikson Sianipar menyampaikan ajakannya. 

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati