Netral English Netral Mandarin
11:36wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Menkes Buka Jalur Mandiri Vaksinasi COVID-19, Berapa Harganya?

Jumat, 26-Februari-2021 20:16

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin
Foto : Istimewa
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Kesehatan (Menkes) budi Gunandi Sadikin resmi membuka Vaksinasi COVID-19 lewat jalur mandiri. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021.

Berdasarkan Permenkes, perusahan akan memastikan vaksin bagi karyawan dan keluarga serta akan ditanggung oleh perusahaan.

"Karyawan atau karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipungut bayaran/gratis," tulis Permenkes Pasal 3 Ayat 5.

Pada Permenkes, vaksinasi COVID-19 mandiri ini diberi nama Vaksinasi Gotong Royong. Selain itu, vaksinasi ini akan diserahkan ke pihak swasta.

Pernyataan itu tertuang dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021, Pasal 3 Ayat 3. Bunyinya: Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong.

Terkait dengan harga edar vaksin sudah ditentukan oleh Menkes Budi. Batas harga akan ditetapkan lewat aturan berikutnya.

"Biaya pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1," tulis Pasal 23 Ayat 2.

Prosedurnya, perusahaan diwajibkan menyetor data penerima vaksin jalur mandiri. Data meliputi jumlah karyawan yang akan divaksinasi, nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

Pasal 22 Ayat 3 juga menyebutkan bahwa pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong dilakukan melalui kerja sama antara badan hukum atau badan usaha dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sesmawati