Netral English Netral Mandarin
23:15wib
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan pemerintah untuk menggelontorkan dana triliunan rupiah ke perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng dinilai sudah sangat tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan 2011-2016.
Menkop Harapkan Dukungan Untuk Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Jumat, 03-December-2021 20:20

Ilustrasi UMKM
Foto : Antara
Ilustrasi UMKM
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk pemberdayaan koperasi, UMKM, dan wirausaha produktif di Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh Sekretaris Kementerian (Sesmen), Sekretaris Jenderal (Sekjen), dan Sekretaris Utama (Sestama) Kementerian/Lembaga (K/L) untuk bersinergi sebagai upaya mencapai tujuan tersebut.

"Sinergi yang telah terjalin ini akan terus berlanjut, dan dapat memberikan semakin banyak manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia," ungkap Teten ketika menghadiri acara Forum Sekretaris (Forses) secara daring sebagaimana dalam keterangan pers, Jakarta, Jumat (3/13/2021).

Melalui Forses, ia mengharapkan adanya koordinasi untuk pengembangan koperasi dan UMKM, serta mendorong peningkatan rasio kewirausahaan nasional lintas K/L.

Saat ini, Kementerian dan UKM memiliki empat strategi transformasi untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Yaitu mendorong UMKM agar menjadi usaha formal, UKM masuk ke dalam rantai pasok, pertumbuhan wirausaha produktif, dan modernisasi koperasi.

Strategi ini dikatakan membutuhkan dukungan serta kolaborasi dengan lintas K/L seperti transformasi usaha mikro dari informal ke formal, fasilitasi akses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, hingga fasilitasi sertifikasi dan standarisasi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenkop-UKM Arif Rahman Hakim meminta lintas K/L bersinergi dalam kegiatan prioritas pihaknya seperti digitalisasi UMKM, sistem informasi data tunggal UMKM, pengembangan 500 koperasi modern, lalu penumbuhan 500 ribu wirausaha produktif.

Selanjutnya ialah transformasi usaha informal ke formal, pemanfaatan 30 persen infrastruktur publik untuk tempat pengembangan usaha dan tempat promosi, dan implementasi 40 persen belanja pengadaan barang/jasa pemerintah bagi UMKM.

Untuk mendukung UMKM naik kelas, pihaknya dinyatakan telah memfasilitasi biaya kepengurusan sertifikasi dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan alokasi terbatas. Yakni sertifikasi halal sebanyak 50 usaha mikro, izin edar MD (Makanan Dalam), dan fasilitasi penyuluhan keamanan pangan sebanyak 250 usaha mikro.

“Dengan alokasi anggaran yang terbatas di tahun 2022 diharapkan bisa bersinergi dengan berbagai K/L lainnya, yang memiliki program serupa, dalam rangka mangakselerasi sertifikasi dan izin edar produk bagi pelaku UMKM,” kata Arif.

Dalam acara Forses K/L, turut terpilih Noor Sidharta sebagai Ketua Forses yang baru. Noor Sidharta merupakan Sekretaris Jenderal pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi