Netral English Netral Mandarin
06:22wib
Sebanyak 1.296 sekolah menjadi klaster Covid-19 di saat pembelajaran tatap muka (PTM) diduga akibat penularan. Sejumlah sumber di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sudah ditetapkan sebagai tersangka
Mensos Awali Program Penurunan Stunting dari Provinsi NTT, Ini Kiatnya

Senin, 31-Mei-2021 15:30

Mensos menyatakan siap bekerja menindaklanjuti arahan Presiden
Foto : Martina Rosa
Mensos menyatakan siap bekerja menindaklanjuti arahan Presiden
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada para menteri terkait, untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada 2024. Presiden memprioritaskan 10 provinsi sebagai daerah dengan penurunan stunting. 

Presiden telah menunjuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  sebagai penanggung jawab dan ketua pelaksana dalam penanganan stunting tersebut. Dalam pelaksaannya BKKBN akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Terkait dengan arahan Presiden, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan siap bekerja menindaklanjuti arahan Presiden. Pada langkah awal, Mensos akan bekerja sama dengan BKKBN.

“Saya akan bekerja sama dengan BKKBN sebagai ketua pelaksana program penurunan stunting. Kami akan memulai program ini dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Mensos dalam jumpa pers di Kementerian Sosial (Kemensos), Senin (31/5/2021).

Menurut Mensos, untuk mencukupi kebutuhan gizi, ada beras yang disebut beras fortivikasi yang di dalamnya sudah ditambahkan vitamin. "Jadi dengan mengkonsumsi beras tersebut, bisa menambah gizi masyarakat,” sambung dia.

Salah satu sasaran penting dari program ini adalah remaja putri yang dikenal rentan menderita anemia. Diharapkan dengan asupan beras fortivikasi dan vitamin, anemia bisa diatasi.

Dalam arahannya, Presiden juga meminta agar sosialisasi pencegahan stunting disambungkan dengan program perlindungan sosial pemerintah, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu.

Sebanyak 10 daerah diketahui merupakan daerah dengan prevalensi stunting yang tertinggi, yakni NTT, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Presiden menginginkan, Mendagri dan para gubernur bisa menyampaikan, agar bupati, wali kota, sampai ke kepala desa terutama untuk 10 provinsi tersebut agar betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting. Hingga tahun 2024, ditargetkan angka stunting turun dari 27,6% menjadi 14%.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Wahyu Praditya P