Netral English Netral Mandarin
04:21wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Pengamat Ini Sebut Indeks Demokrasi Salah Satu Tantangan Reformasi

Kamis, 20-Mei-2021 09:40

Pengamat Karyono Wibowo
Foto : Istimewa
Pengamat Karyono Wibowo
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan, tren menurunnya indeks demokrasi di Indonesia menjadi salah satu tantangan reformasi yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, penguatan sistem demokrasi yang menjadi salah satu tujuan reformasi masih menemui sejumlah kendala.

"Sejumlah indikator masih menunjukkan skor yang masih buruk, antara lain masalah kebebasan sipil dan pluralisme," kata Karyono melalui keterangan tertulis, Rabu (19/5/2021).

Hal ini, disebut Karyono, bisa dilihat dari angka Indek Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) 2018–2019 yang menunjukkan penurunan pada aspek Kebebasan Sipil sebesar 1,26 poin (dari 78,46 menjadi 77,20).

Selain itu, aspek yang paling parah, yang skalanya masih di bawah 60 adalah masalah ancaman maupun penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, dengan skala 57,35.

Karyono menjelaskan, laporan terbaru dari The Economist Intelligence Unit (EIU) yang mengukur pelaksanaan kinerja Demokrasi negara-negara di dunia pada 2020 juga menunjukkan skor Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Indeks Demokrasi Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dari 167 negara dengan skor 6.3.

Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya berada di angka 6.48. Peringkat Indonesia dii kawasan Asia Tenggara berada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

Karyono mengungkapkan, masalah yang disinyalir menjadi penyumbang penurunan Indeks Demokrasi Indonesia antara lain adalah ancaman terhadap kebebasan sipil dan maraknya politik identitas yang berujung pada tindakan intoleransi yang disertai ujaran kebencian, ancaman hingga tindakan kekerasan.

"Politik identitas tersebut memuncak mewarnai momentum politik sejak pilkada DKI Jakarta 2017, pemilu 2019, hingga pasca pemilu," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI).

Karyono membeberkan, ancaman serius terhadap demokrasi muncul dari ormas islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menilai sistem pemerintahan demokrasi dan Pancasila adalah thaghut. Bahkan HTI secara terang-terangan ingin mengganti sistem pemerintahan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dengan sistem khilafah.

Pada saat yang sama, tambah Karyono, Front Pembela Islam (FPI) kerap dituding sebagai biang kerok ormas berpaham radikal-ekstrem yang menebarkan paham intoleran dan tak jarang menempuh jalan kekerasan sebagai metode perjuangannya.

"Akhirnya, dua ormas islam tersebut dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh pemerintah karena bertentangan dengan undang-undang ormas," terangnya.

Namun demikian, Karyono menyebut, langkah pemerintah dipandang oleh sebagian pihak sebagai tindakan yang mengancam kebebasan berpendapat dan berserikat.

"Masih ada pro dan kontra. Perbedaan pandangan ini menunjukkan anomali. Di satu sisi pemerintah dinilai menabrak demokrasi di sisi lain justru menyelamatkan demokrasi dari ancaman kelompok tertentu," ungkapnya.

Perbedaan pandangan terkait larangan dua ormas tersebut, lanjutnya, tentu sulit dihindari karena perbedaan pendapat itu adalah bagian dari demokrasi itu sendiri.

"Tetapi, pelaksanaan demokrasi harus berjalan di atas rel konstitusi dan regulasi agar demokrasi tidak memakan anak kandungnya sendiri. Dengan kata lain, aturan diperlukan agar demokrasi berjalan dengan baik," pungkas Karyono.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P