Netral English Netral Mandarin
14:46wib
Amerika Serikat mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Indonesia karena angka penularan infeksi virus corona (Covid-19) yang dinilai tinggi dan kemungkinan adanya serangan teror. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di RSD Wisma Atlet mulai mengalami peningkatan pada 3-4 pekan pasca-Lebaran. BOR RS sudah mencapai 75,19 persen.
Mesir Vonis Mati 183 Pengikut Ikwanul Muslimin, EK: HNW Mau Jadi Warga Mesir? FH: Demokrasi Rusak karena Mereka

Sabtu, 24-April-2021 10:07

Hidayat Nur Wahid dan Eko Kuntadhi
Foto : Istimewa
Hidayat Nur Wahid dan Eko Kuntadhi
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Eko Kuntadhi dan Ferdinand Hutahaean seolah saling sahut-menyahut menyindir Hidayat Nur Wahid (HNW). 

“Kira-kira Pak HNW mau gak kalau ditawari jadi Warga Negara Mesir?” kata Eko Kuntadhi sambil unggah tautan berita tentang Mesir hukum mati 183 anggota Ikhwanul Muslimin.

Ferdinand Hutahaean pun menimpali.

“Kata Pengikut Ikhwabul Muslimin di negeri ini, demokrasi mundur dan rusak. Padahal demokrasi rusak karena mereka,” kata Ferdinand Hutahaean, Sabtu 24 April 2021.

“Mereka hidup tak divonis mati dinegeri ini dan masih bebas menyuarakan agar teroris2 ISIS masuk negeri ini. Kalau bkn krn demokrasi, kira2 mrk bs bicara?” imbuh Ferdinand.

Sementara secara terpisah sebelumnya diberitakan, pengadilan Mesir memvonis mati 183 pendukung Ikhwanul Muslimin pada Senin (2/2) atas gugatan pembunuhan polisi dua tahun lalu. Vonis ini dijatuhkan sebagai upaya pemerintah Mesir memberangus kelompok Islam garis keras.

Ratusan tervonis mati ini dituduh terlibat dalam pembunuhan 16 polisi di kota Kardasa pada Agustus 2013 selama kerusuhan usai digulingkannya Mohammed Mursi, presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis. Tidak semua terdakwa hadir di pengadilan, 34 di antaranya divonis in absentia.

Setelah Mursi lengser, pemerintah Mesir yang dipimpin Abdel Fattah al-Sisi menangkapi ribuan anggota Ikhwanul Muslimin dan mengadili mereka secara massal. Penangkapan ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah dunia modern.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa ini adalah cara sistematis pemerintah Mesir dalam menekan oposisi.

"Vonis mati hari ini adalah satu lagi contoh sistem pengadilan kriminal Mesir yang bias. Vonis ini harus dibatalkan dan semua tertuduh diadili di pengadilan yang memenuhi standar internasional yang adil dan tidak ada hukuman mati," kata Hassiba Hadj Sahraoui, Wakil Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty International, dikutip Reuters.

Selang sehari sebelumnya, wartawan Al Jazeera Peter Greste dibebaskan setelah dipenjara 400 hari di Mesir atas tuduhan membantu kelompok teroris. Dua wartawan Al Jazeera lainnya masih dibui.

Kondisi keamanan Mesir juga masih mencekam. Kelompok ISIS cabang Mesir mengklaim bertanggung jawab atas serangan pekan lalu yang menewaskan sedikitnya 27 orang.

Pemerintah Mesir menganggap ISIS, Ikhwanul Muslim dan al-Qaeda, tidak jauh berbeda karena memiliki ideologi yang sama berbahayanya.

Presiden Sisi mengatakan Ikhwanul Muslimin adalah ancaman keamanan besar. Menurut Sisi, kelompok yang dilarang keberadaannya di Mesir itu telah memicu kekerasan dan dia menegaskan bahwa perang melawan militan akan lama dan melelahkan.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto