Netral English Netral Mandarin
08:42wib
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa hukum penggunaan aset kripto. Kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp 14.000 per liter mulai berlaku di sejumlah minimarket pada Rabu.
MK Nyatakan Pembentukan UU Cipta Kerja Inkonstitusional, PKS: Kenapa Tetap Berlaku?

Selasa, 30-November-2021 10:20

Netty Prasetiyani
Foto : Istimewa
Netty Prasetiyani
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proses pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat.

“Putusan MK ini membuktikan bahwa memang sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah dan inkonstitusional," kata Netty dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (30/11/2021).

"Pembahasan UU Cipta Kerja cenderung dipaksakan dan dibahas secara kilat sehingga tidak transparan dan banyak menabrak aturan main dalam proses pembentukan Undang-undang," sambungnya.

Netty mengatakan, PKS sejak awal menolak pengesahan UU Cipta Kerja karena prosesnya yang cacat formil.

“PKS menolak pengesahan UU ini lantaran prosesnya yang cacat formil dan terbukti menghasilkan UU yang dapat merugikan buruh, membuka pintu TKA besar-besaran,mengancam kedaulatan negara, liberalisasi sumber daya alam, merusak kelestarian lingkungan dan sebagainya," ungkapnya.

Meskipun mengapresiasi putusan MK yang menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional, namun Netty mengaku heran kenapa putusan MK menyebut UU ini tetap berlaku.

“Seharusnya jika memang proses legislasinya buruk dan dinyatakan MK sebagai inkonstitusional, maka produk hukum yang dihasilkan juga inkonstitusional. Tapi ini aneh kenapa justru MK mengonfirmasi berlakunya UU Cipta Kerja ini? Jangan sampai MK terkesan sangat politis," terangnya.

"MK merupakan lembaga pengawal konstitusi dan yang paling berhak memutuskan mana peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan mana yang tidak. Ibaratnya MK ini seperti penjaga gawang terakhir konstitusi," jelas Netty.

Terakhir Netty menyebut pihaknya akan terus mengawal proses perubahan UU Cipta Kerja di lembaga DPR RI sampai dua tahun kedepan.

“Kita di Fraksi PKS DPR RI bersama-sama masyarakat akan terus mengawal proses perubahan UU Cipta Kerja agar sesuai dengan aturan hukum. Kita juga akan awasi agar dalam waktu dua tahun kedepan tidak ada Peraruran Pelaksana lagi yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana keputusan MK," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dalam putusannya, MK memerintahkan kepada DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Jika tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi