Netral English Netral Mandarin
13:33 wib
Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri akan digelar pada Rabu (20/1/2021). Polda Metro Jaya menjadwalkan pada Rabu (20/1/2021) gelar perkara terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dalam acara ulang tahun Ricardo Gelael yang dihadiri Raffi Ahmad.
Heran Dengan Sikap BEM UI Soal Pembubaran FPI, Muannas: Jangan Mau Ditunggangi

Selasa, 05-January-2021 14:20

Muanan Alaidid.
Foto : PSI
Muanan Alaidid.
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid merasa heran dengan sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mendesak pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 kepala lembaga negara/kementerian tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Muannas menjelaskan, Undang-Undang Ormas yang menjadi dasar pemerintah untuk membubarkan FPI bersifat konstitusional sudah final di Mahkamah Konstitusi (MK), dan tidak menghalangi ormas yang dibubarkan untuk tempuh ke pengadilan.

Karenanya, Muannas menyebut BEM UI sebagai kaum intelektual seharusnya mengajari FPI untuk taat hukum.



"Beneran UI ini? UU Ormas itu konstitusional sudah selesai di MK dan tidak halangi mereka yang dibubarkan untuk tempuh ke pengadilan," tulis Muannas di akun Twitter-nya, Selasa (5/1/2021).

"Sebagai intelektual terdidik mestinya ajarin mereka taat hukum, jangan mau ditunggangi," sentil @muannas_alaidid.

Seperti diberitakan, pemerintah membubarkan FPI melalui Surat Keputusan Bersama yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Iintelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Rabu (30/12/2020).

SKB dengan nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020 Nomor 320 Tahun 2020 itu memuat tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Alasan pemerintah membubarkan FPI karena anggaran dasar mereka dinilai bertentangan dengan UU Ormas, masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar di Kemendagri habis per 20 Juni 2019, adanya pengurus dan anggota FPI yang kerap terlibat kasus pidana hingga aksi terorisme, dan sering melakukan sweeping atau razia yang harusnya merupakan tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Cara pemerintah membubarkan FPI itu dikritik BEM UI. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Minggu (3/1/2021), BEM UI menyoroti SKB Menteri yang digunakan sebagai landasan dalam membubarkan FPI.

BEM UI menilai, UU Ormas yang dijadikan rujukan bagi SKB 6 Menteri itu tak selaras dengan konsep negara hukum yang menjunjung kebebasan berserikat. Karenanya, BEM UI mendesak pemerintah mencabut SKB tersebut.

"Kami juga mendesak pemerintah untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI," bunyi pernyataan sikap BEM UI.

Berikut pernyataan lengkap BEM UI soal Pembubaran FPI yang juga diunggah di akun Instagram @bemui_official.

PERNYATAAN SIKAP ATAS TINDAKAN PEMERINTAH MELAKUKAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) TANPA MEKANISME PERADILAN

Halo, UI dan Indonesia!

Pada akhir tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 30 Desember 2020 di Kantor Kemenko Polhukam. 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) juga telah mengeluarkan aturan teknis implementasi kebijakan terkait SKB tersebut dalam bentuk Maklumat Kapolri No. 1/Mak/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI. Aturan ini jauh lebih problematis karena dalam poin 2d normanya berisi tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. 

Menanggapi tindakan pemerintah tersebut, BEM UI mengecam segala bentuk pemberangusan demokrasi serta pembatasan HAM dengan cara yang sewenang-wenang. Kami juga mendesak pemerintah untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani