Netral English Netral Mandarin
02:12wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Mulai Diuji Coba, Ini Lokasi Pengenaan Tarif Parkir Mahal

Sabtu, 26-Juni-2021 17:00

Tarif Parkir
Foto : Istimewa
Tarif Parkir
4

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemprov DKI bakal merealisasikan kenaikan tarif parkir dengan penyesuaian tarif layanan parkir dan biaya parkir kendaraan di beberapa lokasi di wilayah DKI Jakarta.

Kepala Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dishub DKI Jakarta, Adji Kusambarto mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan uji coba pengenaan disinsentif tarif parkir pada lokasi parkir milik Pemda dalam rangka implementasi Pergub Nomor 66/2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, beberapa lokasi tersebut adalah:

a. Irti Monas ( Jakarta Pusat)

b. Kawasan Blok M ( Jakarta Selatan)

c. Kantor samsat Jakbar (Jakarta Barat)

Selain itu, terdapat beberapa lokasi tambahan lain yang sedang dikembangkan (on going) untuk uji coba disinsentif tarif parkir meliputi:

a. Kawasan Pasar Mayestik (Jakarta Selatan)

b. Plaza Intercon (Jakarta Barat)

c. Park and Ride Kalideres (Jakarta Barat)

Dirinya mengatakan bahwa pada lokasi parkir yang bersinggungan dengan radius koridor angkutan umum massal akan memiliki tarif parkir lebih tinggi dibandingkan non koridor angkutan umum massal. 

"Penyesuaian angka tarif tertentu yang beredar di masyarakat (maksimal 60.000/jam) masih merupakan usulan batas atas untuk revisi Pergub 31/2017, khususnya tarif Onstreet yg berada dalam radius koridor Angkutan Umum Massal. Usulan tersebut masih perlu dilakukan pembahasan dan pendalaman lebih lanjut dengan stake holder terkait mengingat adanya kondisi pandemi COVID-19," kata Adji sebagaimana dikutip di laman PPID Jakarta (26/5/2021).

Adji mengatakan bahwa usulan terkait pengenaan tarif tertinggi yang diperuntukkan bagi kendaraan belum/tidak lulus uji emisi dan belum daftar ulang pajak kendaraan. "Untuk itu kami terus mengimbau kepada warga agar melakukan uji emisi pada kendaraannya, karena dengan uji emisi dapat mendeteksi kinerja mesin kendaraan, serta mengetahui gas buang emisi sehingga dapat mengurangi polusi udara. Lokasi uji emisi dapat dilihat melalui aplikasi E-Uji Emisi yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup," ujar Adji.

Ia menambahkan bahwa moda transportasi di Jakarta sangat variatif maka ia mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Pengenaan disinsentif tarif parkir pada lokasi-lokasi tersebut merujuk pada Pergub 31/2017, di mana untuk kendaraan bermotor roda 4 adalah Rp7.500/jam.

Pembahasan dilakukan baik secara internal, maupun diskusi publik untuk menghimpun masukan/saran dan pendapat publik, serta para stakeholder terkait dalam proses penyusunan usulan revisi terkait penyesuaian tarif parkir.

Ia menuturkan bahwa rencana kebijakan tarif parkir merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan mendorong masyarakat agar beralih ke angkutan umum.

Dalam FGD tersebut, dijelaskan konsep usulan revisi Pergub Nomor 31/2017 yang mengatur Tarif Layanan Parkir di lokasi parkir milik Pemerintah Daerah dan Pergub Nomor 120/2012 yang mengatur Biaya Parkir pada lokasi parkir swasta sebagai amanat pelaksanaan Ingub Nomor 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani