Netral English Netral Mandarin
04:15wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Mustofa: Usai Vonis HRS, Semoga Enggak Ada Penggeledahan Lagi di Petamburan, Takutnya...

Jumat, 25-Juni-2021 11:52

Mustofa Nahrawardaya
Foto : Istimewa
Mustofa Nahrawardaya
28

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus Mustofa Nahrawardaya berharap usai  Habib Rizieq Shihab (HRS) divonis 4 tahun penjara, tidak akan ada penggeledahan di Petamburan. 

“Usai vonis HRS, semoga enggak ada penggeledahan lagi di Petamburan. Takutnya ditemukan flashdisk atau photo copy-an berisi bukti baru 'keterlibatan HRS' dgn kejahatan,” kata Mustofa, Jumat 25 Juni 2021.

“Udah lama gak dihuni. Siapa tahu ada orang gila menaruh benda-benda tersebut di sana,” imbuhnya.

Sementara sebelumnya dilansir Lokadata.id, Pendiri FPI, Rizieq Shihab, langsung menyatakan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dalam kasus penyiaran berita bohong atas tes usap di Rumah Sakit atau RS Ummi Bogor.

"Saya menyatakan banding," kata dia setelah mendengar putusan pada Kamis, 24 Juni 2021.

Dalam putusannya hakim menyatakan Rizieq bersalah karena telah menyiarkan berita bohong dan membuat keonaran di masyarakat.

"Menyatakan, terdakwa Muhammad Rizieq bin Hiusein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran masyarakat," ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Khatwanto, seperti dikutip Tempo.

Dengan pernyataan banding dari Rizieq, Ketua Majelis Hakim Khatwanto mengatakan bahwa kasus ini belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain kasus hasil tes usap, Rizieq juga menjadi terdakwa kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Dalam kasus Petamburan, ia divonis 8 bulan penjara pada Mei lalu. Dalam kasus kerumunan di Megamendung, HRS divonis denda Rp 20 juta subsider 5 bulan kurungan.

Menolak grasi

Hakim memberikan sejumlah opsi kepada Rizieq Shihab setelah menjatuhkan vonis empat tahun penjara dalam perkara penyebaran berita bohong terkait hasil tes PCR di Rumah Sakit Ummi Bogor. Salah satu opsinya adalah meminta pengampunan kepada presiden.

"Ketiga, hak mengajukan permohonan pengampunan kepada presiden dalam hal saudara menerima putusan yang disebut grasi," kata hakim Khadwanto.

Opsi lainnya, kata hakim, seperti tercantum dalam Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah menerima putusan maupun mengajukan banding. Berikutnya, adalah pikir-pikir selama 7 hari.

Atas tawaran-tawaran itu, pria yang akrab disebut Habib Rizieq menjawab: "Saya menolak keputusan majelis hakim dan saya menyatakan banding."

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati