Netral English Netral Mandarin
08:42wib
BMKG menyatakan gempa yang terus berlangsung di wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga merupakan jenis gempa swarm dan perlu diwaspadai. Sejumlah calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, mengeluhkan soal aplikasi PeduliLindungi serta harga tes PCR yang dinilai mahal.
Rasulullah Pernah Jadi Kepala Pemerintahan, jika HRS Dirikan Partai, Anda Setuju? Mustofa: Setuju Banget

Jumat, 08-Oktober-2021 05:46

Habib Rizieq Shihab
Foto : Telisik.id
Habib Rizieq Shihab
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya sangat setuju jika Habib Rizieq Shihab mendirikan partai. 

Hal ini disampaikan saat ia menanggapi pernyataan akun Twitter Eliya_mkom @MkomEliya yang mengatakan: “Ku berharap FPI dan pendukung HRS mendirikan partai. Rasulullah juga pernah berkuasa dengan menjadi kepala pemerintah. Dikekinian untuk meraih kekuasaan itu melalui partai politik, menang pemilu, berkuasa, lebih maksimal berdakwahnya sebagai penguasa.”

“Gimana menurut kamu Tuips?” imbuh Eliya_mkom.

Pertanyaan itu dijawab oleh Mustofa Nahrawardaya.

“Setuju banget,” kata Mustofa Nahrawardaya, seperti dinukil NNC, Jumat 8 Oktober 2021.

Mustofa juga menyatakan bahwa saat ini, merebut kekuasaan secara legal adalah melalui partai.

"Tanpa partai, tentu tidak bakal ada pemerintahan. Tidak juga berarti, yg cinta NKRI cuma anda saja ya. Karena menulis di twitter itu, gratis. Apapun bunyi tulisannya. Misalnya saya nulis gini: "Aku Paling NKRI", "NKRI HAARGA mati". Bebas," tandasnya.

Sementara secara terpisah, sebelumnya perdebatan antara Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera dengan Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmim masih bergulir hingga kini.

Terbaru, Novel menanggapi pernyataan Kapitra yang meminta PA 212 membuat partai sendiri.

Sebelumnya, Kapitra mengusulkan agar Habib Rizieq Shihab (HRS) mendirikan partai politik (parpol) baru agar bisa menyalurkan kekuatan yang dimiliki secara konstitusional untuk membangun bangsa dan negara.

Novel lantas mengatakan, pihaknya saat ini belum berambisi membuat parpol.

Sebab, menurutnya, untuk mengawal NKRI tidak perlu sampai membuat sebuah parpol.

“Secara konstitusi tetap kita kawal, tapi kan enggak melulu mesti dengan berpartai,” ujarnya pada wartawan, Rabu, 8 September 2021.

Terlebih, sambungnya, biaya membuat sebuah parpol terbilang cukup besar. Dia juga menyinggung soal suara rakyat.

“Karena berpartai itu ada juga ongkos partai, orang kalau sudah melegalkan akan menghalalkan segala cara agar partai mengejar ongkos politik. Akhirnya suara rakyat ditinggalkan,” tuturnya.

Novel berpendapat, selama ini tidak ada satu parpol di koalisi pemerintah yang benar-benar memikirkan rakyat.

Lebih lanjut, Novel mengatakan bahwa PDIP adalah sarangnya perampok uang rakyat.

Akibatnya, kepentingan rakyat ditinggal termasuk aspirasi umat Islam.

“Kita malah minta justru partai yang memecah belah bangsa, merongrong Pancasila untuk segera dibubarkan,” jelasnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati