• News

  • Editor's Note

Bangsa Berjiwa Besar, Boleh atau Tidak Menyebut ‘Khilafah’?

Konsisten menegakkan Pancasila dan NKRI
ANTARA FOTO
Konsisten menegakkan Pancasila dan NKRI

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Hari Rabu (27/3/2019), Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), M Din Syamsuddin mengeluarkan imbauan khusus kepada kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghindari penyebutan “khilafah”.

Menurutnya, penyebutan khilafah selama Pilpres 2019 merupakan salah satu bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan) dan merugikan umat muslim.

Imbauan tertulis sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI dan menjadi hasil Rapat Pleno MUI Ke-37 tersebut penting diperhatikan bagi segenap rakyat Indonesia, khususnya semua kubu saat berkampanye.

Menurut Din, khilafah memang tidak diterima oleh semua rakyat Indonesia, namun istilah khilafah yang disebut dalam Al-Qur'an merupakan ajaran Islam yang mulia. Kata Din, "Manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi atau 'khalifatullah fil ardh'."

Dan jika kita mempertentangkan khilafah dengan Pancasila, maka identik juga dengan sikap mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila.

Padahal gagasan negara Islam sudah lama selesai setelah adanya penegasan negara Pancasila sebagai "Darul Ahdi was Syahadah" atau negara kesepakatan dan kesaksian.

"Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam," lanjut Din.

Ia juga menegaskan bahwa jika kita menisbatkan sesuatu yang dianggap anti-Pancasila terhadap suatu kelompok, maka sebenarnya kita melakukan labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang dapat menciptakan bibit perpecahan dalam tubuh bangsa Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana jika Pemilu 2019 memang ditunggangi oleh orang yang ingin memperjuangkan ide khilafah? Apakah dengan membatasi penyebutan khilafah dalam pemilu bisa membuat umat Islam benar-benar tidak terlukai?   

Seperti telah disebut Din Syamsuddin, hingga kini, rakyat Indonesia yang beragam suku, budaya, dan agama, menyepakati konsensus Pancasila sebagai dasar negara. Bagi umat Islam sendiri, konsep khilafah juga tidak disepakati oleh seluruh umat Islam.

Sementara memang pernah terjadi, ada organisasi yang jelas setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan selama waktu cukup lama, terbukti mendakwahkan khilafah sebagai konsep politik yang bisa mengancam kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).   

Ketika organisasi itu dibubarkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pada Jumat, 12 Mei 2017 menyatakan bahwa pembubaran organisasi pengusung khilafah, harus dilakukan karena khilafah dijadikan sebagai idiologi yang bersifat transnasional.

Artinya, idiologi khilafah meniadakan konsep nation state. "Untuk mendirikan negara Islam dalam konteks luas sehingga negara dan bangsa jadi absurd," kata Wiranto.

Bila gagasan itu dipaksakan dan dipertahankan, maka cita-cita untuk menjadikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur jelas tak akan terwujud. Kalau dalam politik saja tidak bisa berdaulat (hilangnya nation state), bagaimana Indonesia bisa bersatu.

Idiologi khilafah yang dipaksakan, dipastikan akan semakin meresahkan. Hal itu akan memicu benih konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan kontra. Dan kalau hal ini dibiarkan meluas, pasti perpecahan benar-benar akan terjadi.

Maka, dalam rangka menyambut Pemilu 2019, sebenarnya pemilu akan berlangsung adem, menggembirakan, membuat tersenyum ikhlas, laksana merayakan pesta, jika semuanya mampu menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa besar dan harus memiliki jiwa besar.

Memang, dalam catatan sejarah, pernah terjadi banyak sekali luka lama, penuh darah dan air mata, yang disebabkan oleh benturan antara cita-cita negara Islam versus negara Pancasila. Dan sebagai bangsa yang besar, luka lama itu tidak perlu dipendam dan ditutupi.

Butuh jiwa besar untuk berani melihat sejarah masa silam. Bukan menyembunyikan luka lama, apalagi menjadikannya sebagai bibit balas dendam. Bangsa yang berjiwa besar adalah bangsa yang mampu melihat masa silam dengan jernih dan menjadikannya sebagai salah satu pijakan untuk melangkah.

Maka, dalam hal ini, pembahasan khilafah dalam pergaulan sehat, diskusi produktif, dan diliputi jiwa besar, tidak perlu ditakuti. Tentu, dalam konteks kampanye selama Pemilu 2019,harus dipastikan, konsep khilafah yang mana yang ingin dibahas.

Baik umat non muslim apalagi umat muslim, harus tetap menghargai dan menjunjung tinggi khilafah sebagai ajaran Islam yang mulia. Namun jika khilafah dijadikan sebagai idiologi transnasional yang merongrong negara Indonesia (Pancasila dan nation state), sudah semestinya satu kata: Jangan biarkan!

Bila menginginkan pemilu damai, Indonesia damai, maju bersama, niscaya harus menghargai keberagaman. Memaksakan khilafah sama saja memberangus Indonesia. Seolah Indonesia hanya terdiri dari satu jenis manusia.

Editor : Taat Ujianto