• News

  • Editor's Note

Bertepatan Mei 2019, Mari Kita Dukung Hakikat People Power

Aksi mahasiswa menduduki gedung DPR tahun 1998
Netralnews/dok.istimewa
Aksi mahasiswa menduduki gedung DPR tahun 1998

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dalam perjalanan sejarah Indonesia, gerakan people power bukanlah fenomena aneh. Setidaknya ada dua gelombang people power yang pernah mencuat yaitu era 1966 dan 1998. Keduanya dimotori oleh aktivis mahasiswa.

Mahasiswa mempunyai tanggung jawab moral bawaan, yaitu melakukan kontrol terhadap rezim yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, motif memperjuangkan kemanusiaan yang dinjak-injak bersifat mutlak.

Pascaperistiwa G30S, mahasiswa bergerak karena melihat bahwa bangsa berada pada titik nadir. Penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal TNI Angkatan Darat adalah salah satu pemicunya. Nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia berada dalam keadaan bahaya.

Sama halnya dengan gerakan mahasiswa di penghujung rezim Orde Baru. Gurita korupsi, tindakan pelanggaran HAM, krisis moneter yang berlarut, tindakan represif terhadap kelompok oposisi, telah menimbulkan kemarahan tak tertahankan.

Gelombang massa mahasiswa akhirnya menelan kekuasaan Orde Baru yang selama 32 tahun begitu kokoh laksana Gunung Semeru. Artinya, jangan pernah meremehkan gerakan people power, terutama yang dimotori kaum mahasiswa serta didukung oleh rakyat.

Tetapi tunggu dulu! Walaupun people power dimotori oleh mahasiswa, jangan dilupakan bahwa gerakan tersebut juga sangat rentan dengan penunggang gelap. Dalam gerakan mahasiswa tahun 1966, kita pasti ingat tokoh Soe Hok Gie.

Ia terlibat dan termasuk aktivis penting dalam gerakan mahasiswa untuk menumbangkan kekuasaan Soekarno. Akan tetapi, ia tetap kritis dan jernih melihat situasi. Ia cermat dan mampu melihat para penunggang gelap gerakan.

Ketika kekuasaan berhasil direbut, kedok aslinya terkuak satu per satu. Mereka yang menjadikan gerakan people power hanya untuk meraih kepentingan diri sendiri, meraih jabatan, dan sebagainya, tak luput dari sasaran kritikan pedas Soe Hok Gie.

Teman-temannya yang lupa memperjuangkan rakyat ketika sudah duduk di kursi DPR, ia ledek dengan bingkisan bedak, lipstik, dan cermin, karena teman-temannya telah membelokkan perjuangan, ternyata hanya untuk memperkaya diri.

Sama halnya ketika rezim Soeharto, rezim yang ia dukung ternyata terbukti melakukan pelanggaran HAM. Soe Hok Gie konsisten mengkritik praktik pembunuhan sewenang-wenang teradap mereka yang dituduh anggota PKI di Bali.

Ia marah ketika mengetahui bahwa rumah-rumah yang dibakar, harta benda dijarah, dan 80.000 orang dibunuh tanpa proses hukum. Begitu pula dengan kasus pemerkosaan-pemerkosaan terhadap mereka yang dituduh Gerwani.

Ironisnya, perbuatan terkutuk itu dicontohi pemuka partai setempat.

Sudah semestinya hal itu digugat bukan karena untuk membela PKI atau membenarkan cara-cara yang PKI lakukan dalam menghancurkan lawan politiknya. Pembelaan Gie murni ditujukan kepada penegakan hukum, keadilan, dan kemanusiaan.

Pasca-Pemilu 2019, isu people power kembali mencuat. Selain berkaitan dengan pemilu, bulan Mei adalah momen bersejarah untuk mengenang gelombang aksi mahasiswa menurunkan Soeharto.

Kita juga tidak boleh lupa, bahwa aksi itu juga telah ditunggangi penunggang gelap dan mengakibatkan ribuan korban akibat kerusuhan massal. Ribuan tewas karena ketidaktahuan (ikut-ikutan menjarah dan terbakar/dibakar)  dan tak sedikit yang menjadi korban perkosaan.

Gerakan people power selalu mahal harganya. Gerakan itu menjadi ada karena untuk menjungkirbalikkan tirani yang menginjak-injak keadilan, kemanusiaan, hukum, secara mendasar dan semurni-murninya. Gerakan people power bukan sekadar hanya untuk kepentingan politik semata.

Tepat bila Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Bandung, Rizky Yusro mengatakan bahwa people power jangan sampai hanya dimanfaatkan para elite politik.

"Kami berharap kepada pemuda dan mahasiswa di Indonesia dapat mengambil nilai positif dari aksi (rencana) people power ini. Jangan sampai nanti dimanfaatkan oleh para elite politik," katanya di Universitas Pasundan (Unpas), Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/5/2019).

Dia juga mengatakan bahwa para generasi milenial saat ini harus bisa menonjolkan kreativitas bermanfaat bagi masyarakat luas. Gerakan people power tersebut tidak hanya menjadi sekadar gerakan yang tidak memberikan dampak positif apapun.

"Maka kita upayakan bagaimana gerakan ini, murni dari atas nama rakyat dan bukan kepentingan elite politik semata," ucapnya.

Mei 2019, para generasi muda, khususnya mahasiswa diajak untuk tetap memegang teguh hakikat people power. Harganya mahal dan digunakan dengan prinsip murni yang tepat serta tidak untuk ditunggangi elite politik.

Mari kita dukung hakikat people power tersebut!

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?