• News

  • Editor's Note

Soal Pendatang Baru: Gubernur Anies vs Bupati Ade Yasin, Tebak Siapa Juaranya?

Bupati Ade Yasin dan Gubernur Anies Baswedan
Netralnews/ Dok.Istimewa
Bupati Ade Yasin dan Gubernur Anies Baswedan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Setiapkali Lebaran tiba, ada tradisi yang biasa dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yakni operasi yustisi di mana pendatang baru yang tidak ber-KTP DKI Jakarta dipulangkan. Ini sebagai salah satu upaya membendung ledakan penduduk di ibukota.

Pada Lebaran tahun 2019, ada hal berbeda. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru tidak akan menggelar operasi yustisi tetapi bakal membuka pintu selebar-lebarnya bagi para pendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan berulangkali. Ia bahkan sudah melarang aparat Dinas Kependudukan DKI Jakarta menggelar razia terhadap warga pendatang di Ibukota Jakarta. Sebaliknya, Anies menginstruksikan agar aparatnya melayani seluruh warga dengan baik.

"Era razia sudah tidak kita gunakan lagi, yang ada itu kita berikan layanan informasi sebanyak mungkin," kata Anies di Jakarta, pada hari Jumat (7/6/2019).

Ia memperkirakan usai Lebaran, Ibukota bakal kedatangan sekitar 71 ribu pendatang. Perkiraan jumlah pendatang baru tersebut berdasar perbandingan dengan angka tahun lalu yang mencapai 69 ribu orang.

"Tahun lalu jumlah pemudik itu 5.865.000 kemudian arus baliknya 5.934.000, selisihnya 69 ribu. Tapi angka selisihnya itu dari tahun ke tahun tidak beda banyak. Kalau proyeksi kita kira-kira sekitar 71 ribu," ujarnya.

Meski demikian, bagi warga daerah yang ingin mencari rezeki di Jakarta disarankan memiliki keahlian. Hal tersebut untuk mencegah agar tidak menjadi beban bagi warga lain alias luntang lantung.

Mengenai lokasi yang diperkirakan menjadi sasaran pendatang baru ada di 10 wilayah kecamatan yakni Tanjung Priok, Cilincing, Cakung, Pembaringan, Pulogadung, Jatinegara, Kalideres, Cengkareng, Kebayoran Lama, dan Senen.

Kesepuluh wilayah kecamatan tersebut merupakan daerah kawasan industri berupa pabrik dan pergudangan juga menjadi daerah industri ruangan seperti konveksi dan lainnya.

Kebijakan Gubernur Anies sempat mendapat sorotan dari Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga. Ia menganggap kebijakan Gubernur Anies dapat menghadirkan masalah bagi kota Jakarta.

"Para pendatang akan mencari pekerjaan dan mengadu nasib ke Jakarta akan semakin banyak, bukan tidak mungkin ini akan menimbulkan masalah baru," kata William dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/6/2019).

Angka pendatang baru yang ditaksir William adalah sekitar 500 ribu orang. Estimasi jumlah tersebut didapat dari perkiraan jika 1 juta pekerja formal yang mudik lebaran, sekitar 50 persen akan membawa saudara atau teman-temannya dari kampung ke Jakarta.

Ia berpendapat, ada empat alasan para pendatang baru tersebut masuk ke Jakarta. Pertama, kebijakan Gubernur Anies membuka pintu bagi pendatang baru masuk ke Jakarta.

Kedua, banyaknya pembukaan lahan baru seperti pembangunan perumahan dan apartemen di Jakarta yang semakin masif. Ketiga, pabrik-pabrik di kawasan industri di Jakarta akan merekrut pekerja kontrak baru, usai Lebaran.

Keempat, jarak tempuh dari berbagai kota di Jawa menuju ke Jakarta saat ini sudah semakin dipersingkat karena sudah ada akses tol Trans Jawa.

Dengan banyak pendatang baru, menurut William dapat menimbulkan ancaman permasalahan baru, seperti, pengangguran, kemudian masalah sosial, dan kerawanan sosial.

Masalah sosial adalah tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga pemukiman ilegal seperti membuat bedeng, semakin menjamurnya pedagang kaki lima, pekerja informal (petugas parkir gadungan), dan kerawanan sosial seperti peningkatan kriminalitas dan tawuran.

"Sangat memalukan sekali Jakarta sebagai ibukota negara, apabila masalah sosial dan kerawanan sosial tersebut tidak dapat diantisipasi," tutur William.

Lain lagi dengan kebijakan Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin. Ia terang-terangan mengaku khawatir dengan keberadaan para pendatang baru usai Lebaran. Pandangan Bupati Ade Yasin tampaknya bertolak belakang dengan Gubernur Anies.

Menurutnya, keberadaan pendatang akan menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Bogor. Ia kemudian memberlakukan larangan membawa pendatang baru bagi para pemudik sekembalinya ke Bogor.

"Pesan saya, ketika pulang mudik, jangan menambah pengangguran di Kabupaten Bogor. Artinya jangan bawa orang ke sini, sehingga menambah pengangguran," ujarnya, Jumat (7/6/2019).

Meski begitu, ia tak melarang siapa pun yang hendak membawa sanak saudara ke Bogor untuk sekadar tinggal sementara, dengan catatan melapor pada RT ataupun RW setempat satu kali 24 jam.

"Kalau bawa saudara untuk sekadar tinggal sementara tidak apa-apa. Menginap harus lapor ke pak RT, pak RW satu kali 24 jam, supaya kita bisa menjaga keamanan di lingkungan kita," ujarnya pula.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, pada tahun 2017 ada sebanyak 248.368 pengangguran. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2015 sebanyak 231.854 pengangguran.

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bogor juga cenderung padat, tercatat pada tahun 2017 sebanyak 5.715.009 jiwa. Jumlah tersebut jauh meningkat dari tahun 2015 sebanyak 4.771.932 jiwa.

Masing-masing pemimpin daerah memang memiliki wewenang dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan bagi wilayah yang dipimpinnya. Akan tetapi, tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta jelas berbeda dengan daerah setingkat Kabupaten Bogor.

Jakarta adalah Ibukota yang tentu memiliki citra yang sangat berbeda. Dalam kenyataannya, selama ini Jakarta juga ditopang oleh daerah suburban dan Kabupaten Bogor adalah salah satunya.

Kabupaten Bogor adalah kota satelit yang selalu menerima limpahan penduduk dari ibukota. Dalam konteks ini, walaupun Bupati Bogor berusaha mencegah pendatang baru, dipastikan tetap akan terkena imbas ledakan pendatang baru di Jakarta.

Suka tidak suka atau setuju tidak setuju, Bupati Bogor harus siap terhadap dampak dari kebijakan Bupati Anies.

Tidak jelas pula apa yang dimaksud “era razia sudah ditinggalkan”. Sistem jaminan kesejahteraan macam apa yang sebenarnya disiapkan oleh Gubernur Anies?

Program rumah DP 0 rupiah pada awal tahun 2019 memang sudah jadi lebih dari 20 lantai. Rumah itu ditujukan bagi para pekerja yang bergaji di atas 7 juta. Artinya, pendatang baru yang ingin mengakses pengadaan rumah tersebut harus memiliki gaji minimal sebesar itu.

Bila pendatang baru hanya mendapatkan upah UMP (3,9 juta) maka mereka tidak bisa mengakses pengadaan rumah tersebut. Dengan demikian dibutuhkan solusi lainnya. Mungkinkah ia sudah persiapkan hal itu?

Silakan publik menilai dengan kacamata lain. Mau melihat kebijakan Gubernur Anies sebagai cara meraih simpati juga boleh. Mau menilai antara Gubernur Anies dengan Bupati Ade Yasin, siapa yang akan menjadi juaranya kelak dalam membina pendatang baru juga boleh.  

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?