• News

  • Editor's Note

Usai Lebaran Cermati Tahapan Vonis Gugatan Hasil Pilpres di MK, Huru-Hara Lagi?

Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto menyerahkan pendaftaran gugatan sengketa hasil Pilpres di MK (24/5/2019)
Foto: beritagar.id
Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto menyerahkan pendaftaran gugatan sengketa hasil Pilpres di MK (24/5/2019)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan siap untuk menangani gugatan hasil Pilpres 2019, terutama yang diajukan oleh Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Waktu yang dibutuhkan MK adalah sekitar satu bulan.

Ada beberapa tahapan penting yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Pada hari Selasa, 11 Juni 2019, adalah jadwal MK melakukan pencataan atas permohonan gugatan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Hari itu juga, salinan permohonan dan pemberitahuan sidang akan dikirim kepada pihak pemohon, termohon, pihak-pihak terkait, dan Bawaslu.

Disusul kemudian agenda sidang pemeriksaan pendahuluan yang akan jatuh pada hari Jumat, 14 Juni 2019. Dalam sidang ini, MK akan memeriksa kelengkapan, kejelasan materi permohonan dan mengesahkan alat bukti. Bila ada perbaikan dan penambahan keterangan juga diselesaikan hari itu juga.

Tahap selanjutnya akan berlangsung pada tanggal 17-24 Juni 2019 yakni sidang pleno pemeriksaan persidangan. MK akan mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak-pihak terkait, keterangan Bawaslu, keterangan saksi atau ahli, dan memeriksa alat bukti.

Pada tanggal 25-27 Juni 2019, akan dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Keesokan harinya, 28 Juni 2019, barulah diadakan sidang pleno pengucapan keputusan.

Terakhir, antara 29 Juni hingga 2 Juli 2019 adalah waktu untuk penyerahan salinan putusan dan pemuatan keputusan dalam laman MK.

Mencermati angenda gugatan hasil Pilpres 2019 di atas, disinyalir Jakarta akan kembali diramaikan dengan sejumlah aksi dukung mendukung. Susu politik diperkirakan juga akan kembali memanas.

Kita patut bersyukur bahwasanya, Pilpres 2019 yang sempat diwarnai kericuhan selama 21-22 Mei 2019, sempat diredam dan disejukkan oleh momen Idulfitri.

Kini Lebaran sudah berlangsung. Semua pihak yang berkepentingan terhadap proses gugatan hasil Pilpres 2019 mulai memalingkan perhatiannya kembali kepada Pemilu.

Seperti telah berulangkali dibahas dan diharapkan oleh segenap tokoh bangsa, aksi turun ke jalan dalam rangka menyampaikan aspirasi maupun untuk mendukung antar kubu Capres-Cawapres adalah tindakan yang dijamin oleh undang-undang.

Hanya saja, aksi turun ke jalan selamanya selalu rentan disusupi oleh berbagai pihak. Terbukti selama 21-22 Mei 2019, aksi yang menyuarakan tuduhan adanya kecurangan dalam pemilu di gedung Bawaslu berakhir ricuh dan ditunggangi sejumlah pihak.

Kecenderungan yang sama juga akan terjadi bila sejumlah pihak tetap memaksakan diri turun ke jalan. Apalagi bila pihak pendukung kubu 01, Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga menyatakan turun ke jalan.

Bila kedua masa berhadap-hadapan dipastikan akan timbul gesekan. Memang, pihak aparat dipastikan akan menghalangi agar kedua kubu tidak saling berhadapan. Akan tetapi, aksi seperti itu dikawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial yang tidak baik.

Kericuhan selamanya akan merugikan banyak pihak. Orang-orang kecil tak sedikit yang menjadi korban. Dalam kericuhan 21-22 Mei lalu terbukti pemilik warung kecil juga ikut menjadi korban akibat dijarah pelaku kericuhan.

Perdagangan terganggu seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang yang sempat diblokir selama beberapa hari. Apalagi, kericuhan juga mengakibatkan 8 orang korban meninggal. Pada akhirnya rakyat sendiri yang rugi dari aksi turun ke jalan.

Kita berharap bangsa Indonesia semakin dewasa dalam menyikapi pertarungan politik yang bermartabat. Huru hara dan budaya amuk harus benar-benar ditinggalkan. Bangsa Indonesia harus membiasakan diri berjuang secara konstitutional dan taat hukum.

Demokrasi mutlak membutuhkan budaya tertib hukum.

Editor : Taat Ujianto